Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Foto: Kementerian ATR/BPN jpnn.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebut sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan hak milik (HM) pada kawasan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan. \”Banyak bidang. Akan tetapi, yang jelas belum semua karena proses … Baca Selengkapnya
Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron membantah bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang terjadi selama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024. Semua SHGB … Baca Selengkapnya
Sabtu, 25 Januari 2025 – 15:23 WIB Personel TNI AL, Kementerian Kelautan Perikanan, unsur pemerintah daerah, dan nelayan saat membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Rabu (22/1) lalu. Foto: Ricardo/JPNN bali.jpnn.com, DENPASAR – Pemprov Bali memastikan tidak ada wilayah pesisir dan laut di Pulau Dewata yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Sebelumnya, … Baca Selengkapnya
loading… Menhut Raja Juli Antoni menyebut penerbitan sertifikat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten di luar pengetahuan Menteri, Wamen dan para pejabat kementerian. Foto/SindoNews. JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menanggapi perihal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu menanggapi pernyataan … Baca Selengkapnya
Jumat, 24 Januari 2025 – 13:43 WIB Jakarta, VIVA – Komisi IV DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis, 23 Januari 2025, untuk membahas polemik terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Baca Juga : Menteri ATR Nusron Wahid Batalkan 50 SHBG Pagar Laut di Tangerang Usai rapat, Ketua Komisi … Baca Selengkapnya
“ Kamis, 23 Januari 2025 – 17:50 WIB Sejumlah nelayan bersama personel TNI AL membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt. jpnn.com – Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara (MPN), Zul Helmi menyatakan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab atas kekisruhan penerbitan Hak … Baca Selengkapnya
Tangerang, VIVA – Permadi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda dituduh telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait pagar laut yang membentang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Melalui kontennya, Abu Janda mewawancarai dua pria yang mengaku sebagai nelayan dan menyatakan bahwa pagar laut tersebut dipasang oleh warga setempat selama 5 tahun. Abu Janda … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan menjatuhkan denda kepada pelaku yang memasang pagar laut di Perairan Tangerang, Banten. Menurut Trenggono, denda akan bergantung pada luasan pagar laut yang dipasang, dengan tarif sebesar Rp18 juta per kilometer. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi … Baca Selengkapnya
Sebanyak 1.500 personel dari jajaran TNI Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu. ANTARA/Azmi Samsul Maarif jpnn.com, TANGERANG – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengawal langsung pembongkaran pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara … Baca Selengkapnya
Investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap keberadaan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut diketahui mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang semestinya tidak dapat diterbitkan untuk dasar laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menilai penerbitan SHGB tersebut sebagai tindakan ilegal. Ia menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya