Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat (SR) saat ini sudah berjalan di delapan sekolah dasar di sekitar IKN, yang berlokasi di bagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "Pendidikan adalah kunci strategis untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah ibu kota," kata juru bicara … Baca Selengkapnya
Penajam Paser Utara (ANTARA) – Nusantara, yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak hanya akan menjadi ibu kota administratif tapi juga pusat budaya global, kata Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). “Nusantara juga akan menjadi pusat budaya global, berakar pada tradisi dan digerakkan oleh semangat kebangsaan yang mempersatukan,” ujar … Baca Selengkapnya
Penajam Paser Utara (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota baru (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan sesuai rencana strategis pemerintah pusat. "Proses pemindahan ASN ke IKN akan lanjut sesuai rencana pemerintah pusat," ujar Hadimuljono kepada wartawan di Sepaku, Penajam … Baca Selengkapnya
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Kurangi Plastik Sekali Pakai North Penajam Paser (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dengan menggelar festival kuliner di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur—lokasi pembangunan ibu kota baru Indonesia. "Tujuan kami adalah mendorong pedagang dan pengunjung mulai mengurangi … Baca Selengkapnya
Samarinda, Kaltim (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur lebih memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia secara bertahap dan perubahan pola pikir masyarakat. “Perubahan mindset sangat penting untuk beradaptasi dengan model pembangunan bertahap di ibu kota baru,” kata Alimuddin, Wakil Otoritas untuk Pemberdayaan Masyarakat OIKN, pada Jumat. … Baca Selengkapnya
Sabtu, 21 Juni 2025 – 11:10 WIB Jakarta, VIVA – Proses lelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, akan dimulai pada akhir Juni 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat harus menjaga tata kelola pembangunan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan apresiasi atas rencana perusahaan minyak dan gas nasional Pertamina untuk memiliki anak usaha propertinya, Patra Jasa, mengembangkan pusat riset internasional di ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa subholding energi raksasa tersebut berencana mendirikan proyek tersebut di area … Baca Selengkapnya
Balikpapan, E Kalimantan (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mencari dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan konstruksi beberapa segmen jalan tol di ibu kota baru Indonesia, Nusantara, di Kalimantan Timur. “Kami telah mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum meminta dukungan untuk penyelesaian segmen jalan tol 1A, 1B, 3A, 6A, dan 6B,” informasi … Baca Selengkapnya
Penajam Paser Utara, E Kaliman (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan bahwa kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur akan ditetapkan sebagai ibu kota politik negara pada tahun 2028. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan di sini pada hari Sabtu bahwa Presiden Prabowo Subianto bertujuan membuat Nusantara menjadi ibu kota politik negara pada tahun 2028. … Baca Selengkapnya
Nusantara (ANTARA) – Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bertekad untuk memajukan pembangunan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia setelah disetujuinya anggaran besar Rp48,8 triliun (sekitar US$2,98 miliar) untuk pembangunan. “Untuk tahap pembangunan kedua pada periode 2025-2029, kita membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun dari anggaran negara untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, ekosistem pendukungnya, … Baca Selengkapnya