Rabu, 11 Juni 2025 – 13:33 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Heri Sudarmanto. Heri dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Dirjen Binapenta Kemnaker periode 2019-2024. Baca Juga: Tiga Stafsus Eks Menteri Ketenagakerjaan Dipanggil KPK Soal Dugaan Pemerasan … Baca Selengkapnya
loading… Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, ngomong bakal manggil mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil buat nyelidikin kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Foto/Danandaya Arya Putra JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal manggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dalem waktu dekat. Tujuannya buat ngecek lebih dalem kasus dugaan korupsi … Baca Selengkapnya
Kamis, 5 Juni 2025 – 19:45 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada sekitar 85 pegawai di Ditjen Binapenta Kemnaker RI ikut menikmati uang hasil dugaan pemerasan dari calon Tenaga Kerja Asing (TKA). Jumlah uang yang dinikmati diperkirakan mencapai Rp8,94 miliar. Baca Juga: KPK Umumkan 8 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tenaga Kerja … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memperluas lingkup kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu syarat utama adalah bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD, yang menjadi instrumen hukum utama untuk mendorong tata kelola bersih dan adil dalam perdagangan global, menurut Menteri … Baca Selengkapnya
Kamis, 5 Juni 2025 – 10:15 WIB Jakarta, VIVA – Sidang kasus dugaan suap dan penghambatan penyelidikan PAW DPR 2019-2024, dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025. Agenda sidang masih pemeriksaan ahli. Sidang rencananya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Baca Juga: Penuhi Syarat Gabung … Baca Selengkapnya
Sekjen KPK Soroti Gaji Rendah Kepala Daerah yang Rawan Korupsi JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengkritik gaji kepala daerah yang terlalu rendah dibandingkan biaya politik saat Pilkada. Menurutnya, hal ini bisa memicu praktik korupsi. Pernyataan ini disampaikan Cahya dalam diskusi media bertajuk “Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala … Baca Selengkapnya
Selasa, 3 Juni 2025 – 21:02 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah salah satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Penggeledahan ini terkait dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker. Baca Juga: KPK Sebut Deddy Corbuzier Sudah Setor … Baca Selengkapnya
Senin, 2 Juni 2025 – 22:26 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan tanggapannya soal usulan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Paulus Tannos. Setyo menyebutkan bahwa permohonan penangguhan penahanan Tannos belum disetujui oleh pengadilan Singapura. “Proses ekstradisi masih berlangsung. Kami dapat info bahwa permohonan penangguhan Tannos belum disetujui,” kata Setyo … Baca Selengkapnya
KPK mengagendakan pemanggilan Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia, Irwan, terkait dugaan korupsi penyelewengan dana CSR di BI. Irwan dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada hari Kamis, 22 Mei 2025. KPK belum merinci materi yang akan dikonfirmasi kepada Irwan. Belum ada informasi apakah Irwan akan hadir atau … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pernyataan terkait penunjukan Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai perwakilan lembaga dalam struktur Komite Pengawasan dan Akuntabilitas (KPA) di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Tanak menjelaskan bahwa ada Surat Edaran Internal KPK yang memperbolehkan lembaga tersebut untuk tetap mengusut dugaan korupsi di lingkungan BUMN. … Baca Selengkapnya