Sidang korupsi kasus timah digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dok: sumber JPNN. jpnn.com, JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah dan pemilik CV. Venus Inti Perkasa (VIP), Thamron alias Aon mengaku menyesal perusahaan bisa terlibat untuk membantu PT. Timah Tbk, yang berkeinginan meningkatkan produksinya di tahun 2019 untuk jadi pemasok timah … Baca Selengkapnya
“ Sabtu, 14 Desember 2024 – 00:44 WIB Pemerhati politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. Foto: dok Formappi jpnn.com, JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 telah berakhir. Sejumlah harapan disampaikan oleh berbagai pihak. Utamanya dari masyarakat. Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, keinginan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 sesungguhnya … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memanggil untuk reformasi birokrasi guna memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran. \”Tentu saja, upaya untuk mencegah korupsi dan pengawasan penegakan hukum terkait korupsi harus diperketat untuk mencegah penyimpangan,\” ujarnya dalam acara \”Satu Dekade Zona Integritas\” di sini … Baca Selengkapnya
Netanyahu mengambil posisi selama sekitar empat jam dan akan melanjutkan memberikan kesaksian pada hari Rabu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengambil posisi untuk pertama kalinya dalam persidangan korupsi yang berlangsung lama, menolak apa yang ia gambarkan sebagai tuduhan “absurd” terhadap dirinya. Muncul di ruang sidang penuh sesak di Tel Aviv pada hari Selasa, pemimpin … Baca Selengkapnya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purwakarta menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Puskesmas Plered. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Martha Parulina Berliana, menyampaikan bahwa dua orang tersebut merupakan mantan Kepala Puskesmas Plered, dengan inisial RESN dan YS. Mereka terlibat dalam dua kasus dugaan korupsi yang berbeda di Puskesmas Plered, Purwakarta. YS, … Baca Selengkapnya
Terdakwa Harvey Moeis dituntut hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di PT Timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Jaksa menuntut hukuman denda sebesar Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika Harvey tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita dan dilelang. Selain itu, Harvey juga dapat dijatuhi pidana penjara 6 … Baca Selengkapnya
Selebgram sekaligus artis FTV Hana Hanifah diduga menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan Hana Hanifah telah diperiksa sebagai saksi di Subdit III Tipikor Reskrimsus pada Kamis, 5 Desember 2024. Pemeriksaan itu dilakukan karena penyidik menduga … Baca Selengkapnya
Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memaafkan putranya, Hunter, atas tuduhan pajak dan senjata api telah menimbulkan kritik dari para legislator dan pejabat, termasuk beberapa di dalam Partainya sendiri. Pemerintahan Biden pada hari Senin membela pengumuman tersebut, yang dibuat presiden meskipun janjinya sebelumnya untuk tidak memaafkan putranya, dengan alasan bahwa penindakan terhadap Hunter bersifat … Baca Selengkapnya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Desa Sukajadi – Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau, daerah itu yang merugikan keuangan negara Rp 738,7 juta. Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Tamiang Fahmi Jalil mengatakan tiga tersangka pada perkara tersebut terdiri dari rekanan, konsultan pengawas dan seorang pejabat Dinas … Baca Selengkapnya
Romli Atmasasmita DUA masalah hukum dalam menafsirkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, masalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, tafsir mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ketiga, penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Keempat, masalah pembuktian ada/tidaknya PMH dan penyalahgunaan wewenang dalam … Baca Selengkapnya