Korupsi

Restoratif Justice Tidak Berlaku untuk Korupsi dan Kekerasan Seksual, Tegas Menteri

oleh
Restoratif Justice Tidak Berlaku untuk Korupsi dan Kekerasan Seksual, Tegas Menteri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa keadilan restoratif tidak berlaku untuk kasus-kasus mulai dari korupsi hingga kekerasan seksual. “Keadilan restoratif tidak berlaku untuk kejahatan seperti korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, dan pencucian uang, termasuk kekerasan seksual,” kata Agtas dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (5 Jan). Ia merujuk pada Undang-Undang … Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi, Terorisme, dan Kekerasan Seksual Dikecualikan dari Keadilan Restoratif

oleh
Kasus Korupsi, Terorisme, dan Kekerasan Seksual Dikecualikan dari Keadilan Restoratif

Selasa, 6 Januari 2026 – 09:43 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) tidak berlaku untuk kasus tindak pidana korupsi hingga kekerasan seksual. “Kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, dan juga pencucian uang, termasuk kekerasan … Baca Selengkapnya

Nadiem Bantah Klaim Korupsi Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook

oleh
Nadiem Bantah Klaim Korupsi Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook

Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada Senin menampik tuduhan bahwa ia menerima Rp809,59 miliar dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Ia menyatakan dibesarkan di keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi. Dalam pembacaan nota keberatan di pengadilan, Makarim mengatakan orang tuanya telah membentuk prinsipnya sejak dini melalui diskusi tentang integritas dan masa depan … Baca Selengkapnya

Indikasi Korupsi Dana Desa di Seram Timur Maluku, Negara Rugi Rp1,1 Miliar

oleh
Indikasi Korupsi Dana Desa di Seram Timur Maluku, Negara Rugi Rp1,1 Miliar

Senin, 5 Januari 2026 – 22:05 WIB Maluku, VIVA – Polisi dari Polres Seram Bagian Timur, Maluku, telah menangkap Pejabat (Pj) Kepala Desa Pemerintahan Negeri Administratif Ainena, Moh. Anshar Kakat (45). Penangkapan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Baca Juga : Eks Kades di Bogor Korupsi … Baca Selengkapnya

Nadiem Bantah Klaim Korupsi Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook

oleh
Nadiem Bantah Klaim Korupsi Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook

Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima Rp809,59 miliar dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, Senin (13/1). Dia menyatakan dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi. Dalam nota keberatannya di pengadilan, Makarim mengatakan prinsipnya dibentuk orang tua sejak dini melalui diskusi tentang integritas dan masa depan bangsa. “Sejak kecil, orang … Baca Selengkapnya

Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

oleh
Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

loading… Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa dipakai untuk kasus korupsi, TPPU, dan kekerasan seksual. Foto/aldhi chandra JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Ini setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Meskipun begitu, Menteri Hukum … Baca Selengkapnya

KPK Polri Ungkap Dugaan Korupsi Pembiayaan Fiktif LPEI, Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

oleh
KPK Polri Ungkap Dugaan Korupsi Pembiayaan Fiktif LPEI, Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Kortas Tipidkor Polri telah ungkap kasus korupsi dan pencucian uang yang diduga melibatkan pembiayaan fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Praktik ini diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor, Brigjen Totok Suharyanto, menyebutkan bahwa pembiayaan dari LPEI itu diberikan kepada PT Duta Sarana Technology (DST) dan … Baca Selengkapnya

Alasan Dibalik Keputusan KPK Menghentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang Konawe Utara

oleh
Alasan Dibalik Keputusan KPK Menghentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang Konawe Utara

loading… Juru bicera KPK, Budi Prasetyo membuka alasan dikeluarkannya SP3 untuk kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus yang diduga korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Menurut Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, auditor dari … Baca Selengkapnya

Kontraktor Asal Tiongkok Terdakwa Kasus Korupsi Bandara Pokhara Nepal

oleh
Kontraktor Asal Tiongkok Terdakwa Kasus Korupsi Bandara Pokhara Nepal

Sabtu, 27 Desember 2025 – 09:34 WIB Nepal mengguncang program ambisius Belt and Road Initiative (BRI) China setelah otoritas antikorupsi negara itu secara resmi mengajukan dakwaan pidana terkait dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek Bandara Internasional Pokhara. Untuk pertama kalinya, kontraktor dan konsultan dari China didakwa dalam kasus yang menyoroti penyimpangan sistematis selama lebih dari satu … Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Tambang di Konawe Utara, DPR Minta Pertanggungjawaban Publik

oleh
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Tambang di Konawe Utara, DPR Minta Pertanggungjawaban Publik

loading… Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyelidikan kasus korupsi izin tambang di Konawe Utara. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menyoroti keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara. Dia meminta … Baca Selengkapnya