Kemendagri

Megawati Memerintahkan Kepala Daerah PDIP Untuk Tidak Mengikuti Retreat Kemendagri Setelah Hasto Ditahan KPK

oleh

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi ini disampaikan melalui Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Dalam surat instruksi tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari … Baca Selengkapnya

Pulang Kepala Daerah Menggunakan Anggaran Penuh Kemendagri, Istana: Sudah Diefisiensi.

oleh

Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepenuhnya akan menanggung biaya kegiatan retreat kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Retreat bakal digelar di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. “Berdasarkan edaran terbaru dari Kemendagri soal retreat di Magelang nanti sepenuhnya anggaran Kemendagri,” ujar Hasan, Jumat (14/2/2025). Dia mengungkapkan sebelumnya … Baca Selengkapnya

Pembayaran TPP Menunggu Persetujuan Kemendagri, ASN Harap Bersabar

oleh

JPNN.com – MAKASSAR – Pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatakan pembayaran TPP ASN Tahun Anggaran  (TA) 2025 belum dibayarkat disebabkan dalam memberikan TPP setiap TA, harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri … Baca Selengkapnya

Menuju Berakhirnya Masa Jabatan Pj Gubernur Bali, Mahendra Jaya Diangkat sebagai Irjen Kemendagri

oleh

Bali, VIVA – Menjelang masa tugas sebagai Pj Gubernur Bali berakhir, S. M. Mahendra Jaya resmi dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025. Dalam prosesi pelantikan tersebut, S. M. Mahendra Jaya dilantik bersamaan dengan Tomsi Tohir yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Muhammad … Baca Selengkapnya

Habiburokhman Menegaskan Mayoritas Fraksi Menolak Polri di Bawah Kemendagri

oleh

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, usulan itu ditolak mayoritas fraksi di Komisi III DPR RI. “Teman-teman udah fix ya. Mayoritas fraksi, di Komisi III menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut,” kata Habiburokhman di Gedung Nusantara II, … Baca Selengkapnya

Nasdem Menolak Usulan Polri Berada di Bawah TNI atau Kemendagri

oleh

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv menolak dengan tegas usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait institusi Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, usulan tersebut tentu menciderai semangat dan tujuan dari reformasi. “Saya jelas sangat menolak usulan tersebut. Polri saat ini terus berusaha menjadi institusi yang profesional sebagaimana cita-cita dari reformasi,” … Baca Selengkapnya

Surat Undangan Rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Kemendagri mengenai Pilkada 2024

oleh

“ loading… Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada KPU. Foto/SINDOnews/Gedung KPU JAKARTA – Beredar surat permohonan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi II DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) . Tak hanya kepada KPU undangan RDP ini kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan … Baca Selengkapnya

Gantikan Bustami, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur Aceh

oleh

Rabu, 21 Agustus 2024 – 23:11 WIB Banda Aceh, VIVA – Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri, Safrizal ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh menggantikan Bustami Hamzah. Baca Juga : Eks Panglima GAM Klaim Tolak Tawaran Prabowo Jadi Menteri: Saya Gubernur Saja Safrizal saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya sudah ditunjuk jadi Pj Gubernur Aceh … Baca Selengkapnya

Direktur PUSAKA Menolak Rencana Kepolisian di Bawah Kemendagri, Ini Alasannya

oleh

Wacana penempatan Kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dalam pembahasan revisi UU Pori. Polemik kelembagaan Polri ini selalu muncul di setiap transisi pemerintahan baru dan kembali memicu respons dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA) Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D menolak wacana Polri di bawah Kemendagri karena akan … Baca Selengkapnya

Kemendagri Mendorong Peningkatan Akselerasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Daerah dengan Menggunakan APBD.

oleh

Sabtu, 17 Februari 2024 – 00:30 WIB Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus konsisten dan berkomitmen mendorong akselerasi program sertifikasi halal di tingkat global bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baca Juga : Lewat CVC, Bea Cukai Tinjau Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan dan Potensi Ekspor Mendukung program … Baca Selengkapnya