Dewan Perburuhan Menuduh Apple Melaksanakan Kebijakan Illegal bagi Seluruh Karyawan di Seluruh Negeri

Dewan Perburuhan Menuduh Apple Melaksanakan Kebijakan Illegal bagi Seluruh Karyawan di Seluruh Negeri

Para penyelidik dengan Dewan Hubungan Buruh Nasional pertama kali menuduh Apple mempertahankan serangkaian kebijakan ilegal untuk karyawannya di seluruh negara, menambahkan ke serangkaian kasus yang diajukan oleh agensi tersebut terhadap raksasa teknologi itu atas tindakan anti-serikat di toko-toko tertentu. Dalam keluhan yang diajukan Jumat, kantor Los Angeles NLRB mengatakan raksasa teknologi tersebut memberlakukan “banyak” aturan … Baca Selengkapnya

Kebijakan DPR 2019-2024 yang disesuaikan untuk pemerintahan selanjutnya: juru bicara

Kebijakan DPR 2019-2024 yang disesuaikan untuk pemerintahan selanjutnya: juru bicara

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR periode 2019–2024 memberikan ruang untuk mengakomodasi kebijakan dan program pemerintah berikutnya, sejalan dengan visi dan misinya. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen di Jakarta pada hari Senin, dia mencatat bahwa DPR selama periode 2019–2024 memenuhi fungsi anggaran di tengah transisi pemerintahan. DPR juga melaksanakan fungsi legislasi sesuai dengan prosedur … Baca Selengkapnya

Pemerintah Didesak untuk Melakukan Moratorium Kebijakan Cukai demi Menjaga Kelangsungan Usaha IHT

Pemerintah Didesak untuk Melakukan Moratorium Kebijakan Cukai demi Menjaga Kelangsungan Usaha IHT

Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bambang Eko Afiatno berpendapat bahwa kenaikan tarif cukai perlu dilakukan dengan hati-hati karena dapat memperberat daya beli konsumen. Menurutnya, rekomendasi dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) terkait moratorium atau relaksasi kenaikan tarif cukai merupakan hal yang strategis untuk menekan dampak terhadap belanja … Baca Selengkapnya

PM yang akan datang dari Jepang, Ishiba, menyerukan kebijakan moneter longgar oleh Reuters

PM yang akan datang dari Jepang, Ishiba, menyerukan kebijakan moneter longgar oleh Reuters

oleh Leika Kihara Calon perdana menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan pada hari Minggu bahwa kebijakan moneter negara harus tetap akomodatif sebagai tren, menandakan perlunya menjaga biaya pinjaman rendah untuk mendukung pemulihan ekonomi yang rapuh. Belum jelas apakah Ishiba, yang sebelumnya menjadi kritikus vokal dari pelonggaran moneter agresif Bank of Japan di masa lalu, mengambil sikap … Baca Selengkapnya

Menteri Kesehatan Akan Meninjau Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Menteri Kesehatan Akan Meninjau Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Menkes Budi Gunadi Sadikin. Foto: Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria menekankan pentingnya melibatkan semua stakeholder dalam diskusi kebijakan. Pihaknya berharap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) bisa didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak. “Kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, tetapi harus mampu … Baca Selengkapnya

Kontroversi Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Disebut Kurang Dibahas

Kontroversi Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Disebut Kurang Dibahas

Rabu, 25 September 2024 – 23:36 WIB Jakarta, VIVA – Sejumlah kementerian disebut tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RMPK) yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 ini. Hal ini menuai polemik dan sorotan dari berbagai pihak, menyusul besarnya berbagai dampak negatif yang muncul … Baca Selengkapnya

Potensi Kontroversi Dagang dari Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Potensi Kontroversi Dagang dari Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Rabu, 25 September 2024 – 03:50 WIB Rokok (Ilustrasi). Foto dok Humas Bea Cukai jpnn.com, JAKARTA – Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan, Angga Handian Putra, mengatakan hingga saat ini, Kemenkes belum memberikan undangan resmi kepada Kemendag untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Mengingat … Baca Selengkapnya

Mendukung Kebijakan OJK, Upbit Indonesia Memperkuat Keamanan Transaksi Kripto Melalui Aturan Perjalanan

Mendukung Kebijakan OJK, Upbit Indonesia Memperkuat Keamanan Transaksi Kripto Melalui Aturan Perjalanan

“ Selasa, 24 September 2024 – 14:08 WIB Dukung kebijakan OJK, Upbit Indonesia perkuat keamanan transaksi kripto melalui travel rule. Foto: Dok. Upbit Indonesia jpnn.com, JAKARTA – Upbit Indonesia mendukung kebijakan baru yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya risiko penipuan dan ancaman finansial global. OJK … Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Inggris Meminta Disiplin dalam Pengeluaran tapi Tidak Kembali ke Kebijakan Anggaran Ketat

Menteri Keuangan Inggris Meminta Disiplin dalam Pengeluaran tapi Tidak Kembali ke Kebijakan Anggaran Ketat

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves bersumpah pada hari Senin bahwa Britania Raya tidak akan kembali ke masa penghematan, mengatakan proposal anggarannya akan bertujuan untuk membangun kembali negara tersebut. “Ini akan menjadi anggaran dengan ambisi nyata … sebuah anggaran untuk memberikan perubahan yang telah kami janjikan. Sebuah anggaran untuk membangun kembali Britania,” katanya kepada para delegasi … Baca Selengkapnya

Rencana Kebijakan Pembungkusan Rokok Tanpa Merek Mulai Memantik Protes

Rencana Kebijakan Pembungkusan Rokok Tanpa Merek Mulai Memantik Protes

Minggu, 22 September 2024 – 22:35 WIB Jakarta, VIVA – Rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek kian menuai protes. Isu ini disebut diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Baca Juga : Bisa Matikan Industri Hasil Tembakau, Pelaku Ekosistem Protes Kenaikan Cukai di 2025 Beleid ini diduga tidak berdasarkan kajian … Baca Selengkapnya