Kamis, 26 Februari 2026 – 13:55 WIB Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah termasuk dalam pagu anggaran sebesar Rp15.000 per menu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan ini untuk menanggapi informasi yang beredar di publik. Ada kabar tentang … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/BPOM-cek-dapur-MBG-Polri-Cipinang.jpg "Berita Baik bagi Pelaku Usaha Dapur MBG: Insentif Rp144 Juta per Bulan Akan Diberikan")
Kabarr gembira untuk para pengusaha dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)! Mereka akan dapat insentif hingga Rp144 juta per bulan. Kabar ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Selasa (24/2/2026). Saat ini, sudah ada 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Menurut Dadan, pembangunan dapur … Baca Selengkapnya
Selasa, 24 Februari 2026 – 17:27 WIB Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi atas kontribusi mitra strategis dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berkat kerjasama ini, sudah terbangun 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Dengan kemitraan yang kita lakukan, Program MBG menjadi lebih mudah dijalankan. Sekarang … Baca Selengkapnya
loading… Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui masih ada janji kampanye yang belum terealisasi dalam satu tahun kepemimpinannya. Janji tersebut berkaitan dengan insentif untuk RT/RW dan pemasangan CCTV. “Yang belum terealisasi adalah insentif untuk RT/RW. Lalu yang kedua, tentang pemasangan CCTV,” kata Pramono di Taman Bendera … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Norwegia telah memulai pembicaraan mengenai fase kelima inisiatif pengurangan emisi karbon berbasis hasil bilateral (RBC-5), ungkap Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni. “Kami telah berdiskusi dengan Norwegia sambil berupaya memperbaiki verifikasi data, dengan mempertimbangkan saran untuk meningkatkan standar melalui ART-TREES,” kata dia dalam peluncuran fase keempat Dana Komunitas untuk … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Seorang ekonom senior mengatakan insentif untuk kendaraan listrik (EV) masih diperlukan untuk mendukung industri otomotif Indonesia di tengah melemahnya daya beli kelas menengah. “Faktanya, terjadi penurunan signifikan dalam daya beli kelas menengah, dan ini nyata,” kata Josua Pardede dari Institut Perbanas dalam diskusi bertajuk “Insentif EV Dihapus: Ke Mana Arah Industri Otomotif … Baca Selengkapnya
Selasa, 10 Februari 2026 – 19:06 WIB Jakarta, VIVA – Peran insentif pemerintah masih menjadi satu faktor penting dalam perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Tapi bagi BYD, kebijakan itu bukan satu-satunya penentu untuk strategi harga dan arah bisnis mereka ke depan. Baca Juga: Tank 500 Laku Keras di IIMS 2026 Head of Marketing PR & … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia akan memberikan insentif tambahan hingga Rp30 juta (US$1.723) per bulan, ditambah perumahan dan fasilitas, bagi dokter spesialis yang bersedia bekerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). Langkah ini diambil untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Sabtu mengatakan kebijakan ini akan dimulai pada Januari 2026. … Baca Selengkapnya
loading… Wacana penghentian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai berisiko menghambat transisi energi, sekaligus memperbesar tekanan fiskal negara di tengah ketidakpastian global. Foto/Dok JAKARTA – Wacana penghentian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai berisiko menghambat transisi energi, sekaligus memperbesar tekanan fiskal negara di tengah ketidakpastian global. Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif, … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan memberikan upah harian kepada petani untuk merehabilitasi sawah terdampak bencana di Sumatra. Tujuannya untuk melindungi produksi pangan nasional sekaligus memberikan pendapatan selama masa pemulihan, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Melalui skema padat karya, petani akan memperbaiki lahannya sendiri. Semua biaya ditanggung pemerintah pusat, termasuk bibit gratis, persiapan lahan, dan … Baca Selengkapnya