Jakarta (ANTARA) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mempertahankan tarif impor 32 persen ke Indonesia, menjaga “tarif timbal balik” yang diumumkan pada April tidak berubah, meskipun negosiasi intensif dengan Indonesia terus berlangsung. “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif hanya 32 persen untuk semua produk Indonesia yang masuk ke AS, terpisah dari … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan stafnya untuk memeriksa lonjakan impor singkong dan produk turunannya guna melindungi petani lokal, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin. "Kami sudah menghubungi Presiden, dan beliau mendorong kami untuk melindungi petani dengan segala cara," ujarnya kepada media setelah rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta pada hari … Baca Selengkapnya
Kurang dari seminggu lagi sebelum batas waktu 9 Juli yg ditetapkan AS utk perjanjain dagang baru, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan Vietnam, negara yg cepat menjadi salah satu eksportir terbsar ke AS. Pada Rabu, Trump menyatakan di Truth Social, platform media sosialnya, bahwa AS akan mengenakan tarif 20% untuk ekspor Vietnam … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan aturan impor baru untuk sektor industri tekstil, khususnya pakaian dan aksesoris pakaian. Dia menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024, pakaian jadi dan aksesoris memerlukan rencana impor serta rekomendasi dari Lembaga Survei (LS) untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI). Produk-produk ini juga harus memenuhi … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah memberikan keringanan impor untuk 10 komoditas, diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, yang merevisi aturan impor sebelumnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Hartarto menjelaskan bahwa proses revisi melibatkan masukan dari berbagai kementerian, lembaga, asosiasi … Baca Selengkapnya
Senin, 30 Juni 2025 – 14:47 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bilang, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, pengganti Permendag No. 8/2024, bakal berlaku dalam 2 bulan lagi. Baca Juga: Permendag No. 8/2024 Soal Impor Dicabut, Pemerintah Umumkan 9 Peraturan Penggantinya "Jadi (Permendag baru) efektif 60 … Baca Selengkapnya
Karawang, Jabar (ANTARA) – Indonesia bisa mengurangi impor bahan bakar hingga 300.000 kiloliter per tahun begitu pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, mencapai kapasitas penuhnya sebesar 15 GWh, kata seorang menteri. Saat upacara peletakan batu pertama untuk Ekosistem Industri Baterai EV Terintegrasi pada Minggu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian mengumumkan kedatangan 1.573 sapi perah dari Australia, bertujuan untuk memperkuat produksi susu dalam negeri dan meningkatkan produktivitas peternak lokal. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengonfirmasi pada Minggu bahwa 1.088 sapi tiba melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu, sedangkan 485 sapi tiba lebih dulu … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa penghapusan kuota impor sapi hidup tidak akan merugikan petani lokal, malah memperkuat populasi ternak dalam negeri dan mendukung ketahanan pangan. Menurut Sudaryono, kebijakan ini tidak merugikan peternak lokal karena impor sapi hidup bisa meningkatkan bibit ternak dan mendukung swasembada daging sapi nasional. "Tujuan pemerintah Indonesia adalah … Baca Selengkapnya
Rabu, 25 Juni 2025 – 23:22 WIB Jakarta, VIVA – Perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP dalam kasus impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong kembali dapat kritik pedas. Laporan BPKP menyebut negara rugi karena beda tarif impor dan harga beli gula di atas Harga Pokok Petani (HPP). Tapi, pendekatan ini dianggap salah dan menyesatkan … Baca Selengkapnya