Menko Kumham Imipas: Institusi TNI Tidak Dapat Melaporkan Ferry Irwandi ke Polisi

Menko Kumham Imipas: Institusi TNI Tidak Dapat Melaporkan Ferry Irwandi ke Polisi

Jumat, 12 September 2025 – 16:55 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa melaporkan kreator konten Ferry Irwandi ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik. Baca Juga: Soroti Isu TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Komisi I … Baca Selengkapnya

Menteri Imipas Menunggu Arahan Kejagung untuk Terbitkan Red Notice Riza Chalid

Menteri Imipas Menunggu Arahan Kejagung untuk Terbitkan Red Notice Riza Chalid

loading… Menteri Imipas Agus Ardianto menegaskan bakal keluarkan red notice buat tersangka kasus korupsi pengelolaan minyak mentah, Riza Chalid. Foto/SindoNews JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Ardianto bilang akan keluarin red notice buat tersangka korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. Kata Agus, red notice ini bakal dikasih kalo penegak hukum udah ngajuin … Baca Selengkapnya

Kementerian Imipas Berkomitmen Memberikan Pelayanan yang Transparan

Kementerian Imipas Berkomitmen Memberikan Pelayanan yang Transparan

Sabtu, 26 Juli 2025 – 20:36 WIB Jakarta, VIVA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk mendiskusikan program utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Teddy menyatakan bahwa Kementerian Imipas terus berupaya membangun pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat, serta transparan. Baca Juga: Timwas DPR Usul … Baca Selengkapnya

Menko Kumham Imipas Menunggu Pembahasan Kembali RUU Perampasan Aset di Baleg DPR

Menko Kumham Imipas Menunggu Pembahasan Kembali RUU Perampasan Aset di Baleg DPR

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang diperkuat dalam pemerintahan sebelumnya. Yusril menjelaskan bahwa RUU tersebut akan memperluas ruang lingkup perampasan aset tidak … Baca Selengkapnya