Hukum

Trump memanggil hukum abad ke-18 untuk menyatakan invasi oleh geng dan percepatan deportasi—mungkin memberikan dorongan pada penindakan imigrasi.

oleh
Trump memanggil hukum abad ke-18 untuk menyatakan invasi oleh geng dan percepatan deportasi—mungkin memberikan dorongan pada penindakan imigrasi.

“ Mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang diserbu oleh geng Venezuela, Presiden Donald Trump pada hari Sabtu memanggil Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798, sebuah wewenang perang yang luas yang memberi presiden kelonggaran lebih besar dalam kebijakan dan tindakan eksekutif untuk mempercepat deportasi massal orang — potensial mendorong pengetatan imigrasi yang dijanjikan olehnya. Deklarasi Trump menargetkan Tren … Baca Selengkapnya

Perbandingan Imunitas Jaksa dan Warga Biasa dalam Menghadapi Kasus Hukum

oleh
Perbandingan Imunitas Jaksa dan Warga Biasa dalam Menghadapi Kasus Hukum

“ Sabtu, 15 Maret 2025 – 04:33 WIB Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN jpnn.com – Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik pola imunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik secara daring yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) bertema “Tom Lembong, Keadilan, dan Imunitas Jaksa”, pada Jumat (14/3). … Baca Selengkapnya

Mahasiswa Hukum Harvard ingin Dana $53 miliar untuk memutus hubungan dengan Israel

oleh
Mahasiswa Hukum Harvard ingin Dana miliar untuk memutus hubungan dengan Israel

“ Mahasiswa Harvard Law School memilih untuk menuntut agar endowment $53 miliar universitas tersebut menjauh dari “senjata, teknologi pengawasan” dan perusahaan lain yang terkait dengan Israel, suara simbolis yang membawa perhatian kembali ke gerakan protes yang telah menarik kemarahan pemerintahan Trump. Administrasi Harvard mengatakan tahun lalu bahwa mereka tidak akan menjauhkan diri dan suara mahasiswa … Baca Selengkapnya

Pemberian Imunitas Menghambat Penegakan Hukum dan Membuat Jaksa Tidak Tercela

oleh
Pemberian Imunitas Menghambat Penegakan Hukum dan Membuat Jaksa Tidak Tercela

Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Rendi Harsono menyampaikan keprihatinannya terkait hak imunitas yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan membuat jaksa tidak bisa tersentuh. Menurutnya, Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa pemanggilan dan penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dari Jaksa Agung merupakan hal yang memprihatinkan. Pada sebuah diskusi … Baca Selengkapnya

Reformasi hukum untuk perubahan operasional, klarifikasi peran: Panglima TNI

oleh
Reformasi hukum untuk perubahan operasional, klarifikasi peran: Panglima TNI

Jakarta (ANTARA) – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak relevan lagi dan memerlukan revisi. “Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi TNI sebagai alat negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan nasional, dianggap tidak lagi relevan … Baca Selengkapnya

Maqdir Menilai Tuduhan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Berlawanan dengan Fakta Hukum

oleh
Maqdir Menilai Tuduhan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Berlawanan dengan Fakta Hukum

“ Rabu, 12 Maret 2025 – 16:40 WIB Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Fraksi PDIP di DPR RI dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3). Foto: Fathan jpnn.com, JAKARTA – Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menyatakan … Baca Selengkapnya

Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Golkar: Biarkan Penegak Hukum Bekerja

oleh
Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Golkar: Biarkan Penegak Hukum Bekerja

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji memberikan respons terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), yang juga rekan separtainya. Golkar, kata Sarmuji, menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh RK atau Kang Emil. “Kami menghormati proses hukum,” ujar Sarmuji dalam keterangannya saat dihubungi pada … Baca Selengkapnya

Hukum Darurat di Korea Selatan: Bagaimana Rencana Presiden Terwujud dan Gagal

oleh
Hukum Darurat di Korea Selatan: Bagaimana Rencana Presiden Terwujud dan Gagal

Pada malam 3 Desember, Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan warga Korea Selatan ketika ia menyatakan hukum marzial di televisi, membangkitkan kembali kenangan kelam dari pemerintahan militer. Helikopter militer mendarat di dalam kompleks Majelis Nasional dan pasukan bergerak untuk mengambil alih badan parlemen yang dikuasai oleh oposisi. Bapak Yoon hampir berhasil menonaktifkan Majelis, tetapi ia salah … Baca Selengkapnya

Perluasan kantor hukum AS di London dorong jumlah perpindahan pekerjaan rekor

oleh
Perluasan kantor hukum AS di London dorong jumlah perpindahan pekerjaan rekor

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Jumlah rekor pengacara senior yang pindah pekerjaan di London sejauh ini tahun ini terus meningkat karena firma hukum AS beruang kantong terus mengganggu pasar, tanda bahwa perekrutan mitra bisa mencapai puncak baru pada tahun 2025. Firma hukum mengumumkan … Baca Selengkapnya

Pemimpin Serbia Bosnian Dodik Menolak Panggilan Jaksa Terkait Hukum Otonomi | Berita Konflik

oleh
Pemimpin Serbia Bosnian Dodik Menolak Panggilan Jaksa Terkait Hukum Otonomi | Berita Konflik

Dodik melarang otoritas Bosnia dari negara bagian yang didominasi oleh Serbia, menimbulkan ketakutan akan ‘kudeta’ yang bisa memecah Bosnia. Pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik telah bersumpah untuk mengabaikan panggilan dari jaksa negara Bosnia yang sedang menyelidiki dia atas dugaan merusak tatanan konstitusi negara. Juru bicara jaksa pusat Bosnia mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka sedang … Baca Selengkapnya