Hukum

China Tegakkan Hukum atas Seruan Pertanggungjawaban terkait Kebakaran Mematikan di Hong Kong

oleh
China Tegakkan Hukum atas Seruan Pertanggungjawaban terkait Kebakaran Mematikan di Hong Kong

Otoritas Tiongkok telah menahan beberapa aktivis dan mengeluarkan peringatan keras terhadap "elemen anti-Tiongkok dan pro-kekacauan" di tengah kritik atas respons pemerintah terhadap kebakaran paling mematikan di Hong Kong dalam satu generasi. Polisi keamanan nasional Hong Kong menahan tiga orang pada akhir pekan, menurut pemberitaan media negara dan komersial, seiring meningkatnya seruan untuk pertanggungjawaban pascakebakaran terburuk … Baca Selengkapnya

Pengadilan Bangladesh Hukum Penjara Anggota Parlemen Inggris, Keponakan Perdana Menteri Sheikh Hasina

oleh
Pengadilan Bangladesh Hukum Penjara Anggota Parlemen Inggris, Keponakan Perdana Menteri Sheikh Hasina

Mantan pemimpin tersebut dan keponakannya, anggota parlemen Inggris Tulip Siddiq, dihukum in absentia atas kasus korupsi dalam sebuah kesepakatan tanah. Sebuah pengadilan di Dhaka telah menjatuhkan hukuman penjara lima tahun secara in absentia kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan dua tahun kepada keponakannya, anggota parlemen Inggris Tulip Siddiq, atas korupsi dalam kasus yang … Baca Selengkapnya

Warga Israel Unjuk Rasa di Tel Aviv Usai Netanyahu Minta Pengecualian Hukum

oleh
Warga Israel Unjuk Rasa di Tel Aviv Usai Netanyahu Minta Pengecualian Hukum

Massa yang marah dari warga Israel telah berkumpul di luar kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv, memprotes petisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mendapatkan pengampunan penuh dari segala tuduhan korupsi. Unjuk rasa pada Minggu malam itu terjadi beberapa jam setelah Netanyahu, 76 tahun, mengajukan permohonan grasi dalam persidangan korupsinya yang telah berlangsung lama, tanpa … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Bertekad Tegakkan Hukum atas Operasional Bandara IMIP

oleh
Pemerintah RI Bertekad Tegakkan Hukum atas Operasional Bandara IMIP

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegakan hukum yang tegas terkait kegiatan di bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, kata seorang pejabat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada bukti tentang penambangan ilegal yang terhubung ke kawasan industri tersebut. “Arahan Presiden … Baca Selengkapnya

Lebih dari 70 Ribu Pos Bantuan Hukum Dibentuk di 24 Provinsi, Menurut Menteri

oleh
Lebih dari 70 Ribu Pos Bantuan Hukum Dibentuk di 24 Provinsi, Menurut Menteri

Pemerintah Indonesia, menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, udah bikin 70.115 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa-desa yang tersebar di 24 provinsi. Dalam acara Peacemaker Justice Awards 2025 di Jakarta, Rabu, dia jelasin kalo pos-pos itu nawarin empat layanan utama: informasi dan konsultasi hukum, bantuan dan advokasi hukum, mediasi, sama rujukan pengacara. Lewat pos-pos ini, … Baca Selengkapnya

Tuntutan Hukum Palestine Action Atas Larangan Pemerintah Inggris Dimulai

oleh
Tuntutan Hukum Palestine Action Atas Larangan Pemerintah Inggris Dimulai

Tindakan hukum yang diambil oleh Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action, telah dimulai di Pengadilan Tinggi London untuk mengugat keputusan pemerintah Inggris yang menetapkan kelompok aktivis tersebut sebagai organisasi teroris. Kementerian Dalam Negeri, atau Home Office, memberlakukan pelarangan terhadap kelompok pro-Palestina ini pada bulan Juli, hanya beberapa hari setelah para aktivis yang memprotes perang … Baca Selengkapnya

Kekhawatiran atas Politisasi Hukum

oleh
Kekhawatiran atas Politisasi Hukum

JAKARTA – Gayus Lumbuun, yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung dari tahun 2011 sampai 2018, menyatakan bahwa proses hukum terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera dihentikan. Hal ini mencakup juga perkara hukum tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawannya. "Saya rasa ini harus dihentikan. Proses … Baca Selengkapnya

Keterbatasan Hukum OpenAI atas Kata ‘Cameo’ untuk Sora

oleh
Keterbatasan Hukum OpenAI atas Kata ‘Cameo’ untuk Sora

Menyusul laporan CNBC, OpenAI dilarang menggunakan istilah “cameo” dalam aplikasi Sora setelah perintah penahanan sementara dikeluarkan oleh Hakim Eumi K. Lee. Bulan lalu, platform selebriti Cameo menggugat OpenAI atas dugaan pelanggaran merek dagang. Perintah pengadilan ini akan berakhir pada tanggal 22 Desember. Sora adalah aplikasi bergaya media sosial yang diluncurkan bersamaan dengan model generasi video … Baca Selengkapnya

Sidang Harian Syuriyah Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

oleh
Sidang Harian Syuriyah Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

loading… Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam menyatakan rapat harian syuriyah tidak memiliki legal standing yang kuat. Foto/Felldy Asyla Utama JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf bilang kalo rapat harian syuriyah gak punya legal standing yang kuat. … Baca Selengkapnya

Raksasa AI Gabung untuk “Stargate”, Langkah yang Dinilai Langgar Hukum Antitrust 135 Tahun

oleh
Raksasa AI Gabung untuk “Stargate”, Langkah yang Dinilai Langgar Hukum Antitrust 135 Tahun

Pada malam tanggal 21 Januari 2025, Presiden Trump pada hari pertamanya yang penuh di kantor mengumumkan apa yang dia sebut sebagai "usaha besar" yang akan menjadi contoh kesuksesan ekonomi di masa depan, dan dia sendiri yang mengaturnya. Dari sebuah podium di Ruang Roosevelt, Trump mengumumkan pembentukan Proyek Stargate, sebuah usaha patungan yang sangat besar, $500 … Baca Selengkapnya