DPR Tegaskan Ibadah Haji 2026 Tetap Berjalan di Tengah Ketegangan Timur Tengah

DPR Tegaskan Ibadah Haji 2026 Tetap Berjalan di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus tetap dilaksanakan meskipun ada dinamika geopolitik yang terjadi. “Dengan situasi geopolitik global saat ini, segala persoalan atau hal terkait haji harus tetap dijalankan sebaik mungkin,” kata Maharani usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Kamis. Ia mengatakan semua pihak … Baca Selengkapnya

Menhaj Pastikan Ibadah Haji 2026 Berjalan Tepat Rencana di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah

Menhaj Pastikan Ibadah Haji 2026 Berjalan Tepat Rencana di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah

Kamis, 12 Maret 2026 – 04:42 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Dia menyebutkan, belum ada perubahan terkait rencana haji meskipun eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng) semakin memanas. … Baca Selengkapnya

Tiga Skenario Penyelenggaraan Haji di Tengah Eskalasi Perang

Tiga Skenario Penyelenggaraan Haji di Tengah Eskalasi Perang

Kementerian Haji dan Umrah Siapkan Tiga Skenario untuk Haji 1447 H/2026 Jakarta (ANTARA) – Kementerian Haji dan Umrah telah merancang tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan bahwa prinsip … Baca Selengkapnya

Alasan Hakim Menolak Praperadilan Eks Menag Yaqut Soal Kasus Kuota Haji

Alasan Hakim Menolak Praperadilan Eks Menag Yaqut Soal Kasus Kuota Haji

Rabu, 11 Maret 2026 – 14:08 WIB Jakarta, VIVA – Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Permohonan itu terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hakim menyatakan penetapan Yaqut sebagai tersangka sudah memenuhi syarat minimal, yaitu berdasarkan dua alat … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Desak Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji

Anggota DPR Desak Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk mempersiapkan skenario darurat terkait pembiayaan dan logistik haji di tengah konflik Timur Tengah yang meningkat. "Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, sampai skema pembiayaan darurat, untuk memastikan kepastian dan keselamatan jemaah," ujarnya pada Selasa. Gantina menilai … Baca Selengkapnya

Indonesia Luncurkan Ekspor Beras Perdana untuk Jemaah Haji

Indonesia Luncurkan Ekspor Beras Perdana untuk Jemaah Haji

Jakarta (ANTARA) – Indonesia baru saja memulai ekspor beras sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi. Ini merupakan pertama kalinya negara menyediakan beras produksi dalam negeri untuk jamaah haji Indonesia. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi capaian ini berkat kinerja Bulog dan para petani di seluruh Indonesia. Presiden Direktur Bulog, … Baca Selengkapnya

Kasus Kuota Haji: Pengacara Eks Menteri Yaqut Pertanyakan Validitas Kerugian Rp622 Miliar

Kasus Kuota Haji: Pengacara Eks Menteri Yaqut Pertanyakan Validitas Kerugian Rp622 Miliar

JAKARTA – Mellisa Anggraini, kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, mempertanyakan keabsahan kerugian Rp622 miliar yang disebut oleh Tim Hukum KPK. Jumlah ini dianggap KPK sebagai kerugian keuangan negara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Kami masih mempertanyakan keabsahan penghitungan kerugian negara itu. Karena dari jawaban yang ada pun, … Baca Selengkapnya

Pemeriksaan Praperadilan Gus Yaqut: KPK Beberkan Kerugian Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji

Pemeriksaan Praperadilan Gus Yaqut: KPK Beberkan Kerugian Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji

loading… KPK memberikan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam di sidang PN Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3/2026). Foto/Ari Sandita Murti JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam sidang di … Baca Selengkapnya

Indonesia Perluas Kunjungan Wisatawan Saudi Seiring Peningkatan Jumlah Jamaah Haji

Indonesia Perluas Kunjungan Wisatawan Saudi Seiring Peningkatan Jumlah Jamaah Haji

Jakarta (ANTARA) – Indonesia berharap kunjungan warga Arab Saudi akan meningkat seiring dengan kenaikan jumlah jamaah haji dan umrah Indonesia yang terus bertambah, kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada Selasa. “Kami harap kedepannya, kunjungan warga Saudi ke Indonesia juga meningkat seiring pertumbuhan jamaah haji dan umrah kita,” ujar Dahnil dalam perayaan … Baca Selengkapnya

DPR Diminta Cabut Aturan Umrah Mandiri dalam UU Haji dan Umrah

DPR Diminta Cabut Aturan Umrah Mandiri dalam UU Haji dan Umrah

Selasa, 24 Februari 2026 – 03:02 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk menghapus ketentuan umrah mandiri dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Permohonan itu disampaikan oleh Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji dalam sidang perbaikan permohonan … Baca Selengkapnya