Parlemen China, National People’s Congress (NPC), telah mensahkan undang-undang baru bertajuk "Promoting Ethnic Unity and Progress" pada 11-12 Maret lalu. UU ini akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. UU tersebut secara resmi diklaim bertujuan memperkuat persatuan nasional. Tapi, menurut Dr. Tsewang Gyalpo Arya dari Kantor Penghubung Dalai Lama untuk Jepang dan Asia Timur, regulasi … Baca Selengkapnya
Dengarkan artikel ini | 5 menit Sebuah laporan baru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa kampanye militer dan blokade Israel di Gaza telah menciptakan kondisi hidup yang “semakin tidak sesuai dengan kelangsungan eksistensi warga Palestina sebagai sebuah kelompok di Gaza,” seiring dengan dilanjutkannya perang genosida di wilayah kantong tersebut. Laporan yang dirilis pada … Baca Selengkapnya
Perintah Menteri Dalam Negeri Anas Khattab mencakup semua yang tercatat sebagai tak berkewarganegaraan dan menetapkan tanggal 5 Februari sebagai batas waktu penerapannya. Diterbitkan Pada 29 Jan 2026 Kementerian Dalam Negeri Suriah telah memerintahkan pelaksanaan segera dekrit baru yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas Kurdi, seiring pasukan pemerintah terus mengonsolidasi kendali atas negara itu setelah serangan cepat … Baca Selengkapnya
Perolehan teritori di Suriah timur laut, di mana pasukan pemerintah merebut kota Raqqa dan Deir Az Zor dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, telah menjadi berkah bagi Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Negosiasi dengan SDF telah berlangsung sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 mengenai integrasi perwakilan utama Kurdi di Suriah ke dalam … Baca Selengkapnya
loading… Kurdi dikenal sebagai etnis tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Foto/X/@Newsland_syria DAMASKUS – Sebagai bagian rencana untuk menyatukan negara setelah 14 tahun perang saudara yang brutal, pemerintah Suriah mengumumkan telah capai kesepakatan gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok sekuler Kurdi pada Minggu. Berdasarkan kesepakatan, pemerintah akan mengambil alih tanah yang dikuasai … Baca Selengkapnya
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa telah mengeluarkan dekret yang secara formal mengakui bahasa Kurdi sebagai “bahasa nasional” dan memulihkan kewarganegaraan bagi seluruh warga Suriah keturunan Kurdi. Dekret al-Sharaa pada Jumat itu dikeluarkan setelah bentrokan sengit yang pecah pekan lalu di kota utara Aleppo, yang menewaskan setidaknya 23 orang menurut kementerian kesehatan Suriah, serta memaksa puluhan ribu … Baca Selengkapnya
Panitia Penyelenggara Seri Kegiatan Eksperiensial “Hutan Hujan dan Kamu” 2025 Haikou, Tiongkok (ANTARA/Xinhua-AsiaNet)– Kabupaten Otonom Changjiang Li, yang terletak di jantung Pulau Hainan, baru-baru ini menjadi tuan rumah seri kegiatan eksperiensial “Hutan Hujan dan Kamu” 2025. Acara ini menampilkan integrasi dinamis dari prestasi konservasi hutan hujan tropis kabupaten dengan warisan budaya etnisnya yang kaya melalui … Baca Selengkapnya
Perdana Menteri Albania, Edi Rama, menuduh Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood melakukan “stereotip etnis” karena menyoroti keluarga Albania dalam pidatonya tentang penyalahgunaan sistem suaka. Rama mengkritik pernyataan Mahmood di hadapan para anggota parlemen bahwa sekitar 700 keluarga Albania “tinggal di akomodasi yang dananya dari pembayar pajak setelah klaim suaka mereka gagal.” Pernyataan ini disampaikannya saat … Baca Selengkapnya
Bentrokan antara pasukan keamanan dan komunitas adat Bangladesh yang memprotes dugaan pemerkosaan seorang gadis menewaskan tiga orang pada akhir September. Namun, sebuah video yang beredar di postingan media sosial Burma tidak menunjukkan tentara menembaki demonstran di wilayah tenggara negara Asia Selatan yang berbatasan dengan Myanmar — rekaman itu sebenarnya diambil di ibu kota Dhaka selama … Baca Selengkapnya
Dengan jutaan warga Amerika Serikat berisiko kehilangan akses terhadap Program Bantuan Nutrisi Tambahan federal (SNAP)—yang juga dikenal sebagai food stamp—mulai 1 November, sebuah bagan viral mengklaim menunjukkan mayoritas penerima bantuan pangan di negeri itu adalah non-kulit putih dan bukan warga negara. Bagan berjudul Food Stamps by Ethnicity itu mencantumkan 36 kelompok orang dan menyebutkan bahwa … Baca Selengkapnya