DPR

Anggota DPR dari Golkar Soroti Kasus Korupsi Laptop Chromebook dalam Rapat Bersama Abdul Mu’ti

oleh
Anggota DPR dari Golkar Soroti Kasus Korupsi Laptop Chromebook dalam Rapat Bersama Abdul Mu’ti

loading… Rapat Komisi X DPR bareng Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Foto/Felldy Utama JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah bahas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 saat Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR sama Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti. Ferdiansyah bilang kasus ini kontradiktif karena ada laporan Wajar … Baca Selengkapnya

CEPA Perluas Akses RI ke Pasar UE, Kata Anggota DPR

oleh
CEPA Perluas Akses RI ke Pasar UE, Kata Anggota DPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) akan memperluas akses Indonesia ke pasar Eropa. Dia menekankan bahwa kesepakatan ini membuka pintu ke pasar dengan lebih dari 450 juta orang dan berpotensi meningkatkan perdagangan dengan UE secara signifikan. Nilai perdagangan saat ini mencapai … Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Putusan MK Terkait Pemilu Terpisah, Janjikan Transparansi (Note: The text is visually optimized with clear spacing and formatting, adhering to the requested Indonesian translation without echoing or adding extraneous content.)

oleh
DPR Segera Bahas Putusan MK Terkait Pemilu Terpisah, Janjikan Transparansi (Note: The text is visually optimized with clear spacing and formatting, adhering to the requested Indonesian translation without echoing or adding extraneous content.)

Selasa, 15 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan komisinya mengusulkan agar pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah segera dimulai dengan melibatkan partisipasi publik seluas mungkin. Baca Juga: Main Judol Pakai Uang Bansos, Wakil Ketua MPR: Diganti … Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari Golkar Kritik KPK yang Ingin Larang Tersangka Pakai Masker, Alasannya Langgar HAM

oleh
Anggota DPR dari Golkar Kritik KPK yang Ingin Larang Tersangka Pakai Masker, Alasannya Langgar HAM

KPK Dikritik Soal Rencana Larangan Masker untuk Tersangka loading… Lima tersangka kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Foto/Arif Julianto JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengkritik rencana KPK bikin aturan internal yang melarang … Baca Selengkapnya

Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

oleh
Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah untuk meningkatkan pencairan pinjaman guna mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis Minggu, Misbakhun menekankan bahwa langkah ini penting karena pertumbuhan kredit perbankan masih di level satu digit pada kuartal pertama 2025. Berdasarkan data terbaru, kredit perbankan pada Mei 2025 terus melambat, … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Larang Narapidana Pakai Masker: Berpotensi Dituntut Hukum

oleh
Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Larang Narapidana Pakai Masker: Berpotensi Dituntut Hukum

Sabtu, 12 Juli 2025 – 17:30 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas angkat bicara soal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin buat aturan larang tersangka korupsi pakai penutup wajah seperti masker, topi, atau kacamata. Baca Juga: RUU KUHAP Perbanyak Syarat Penahanan agar Tak Mudah Menahan Orang Hasbiallah bilang selama … Baca Selengkapnya

Judul: BPIH 2026 dan 2027 Ditetapkan Tahun Ini, Baleg DPR: Agar Persiapan Sempurna (Penulisan rapi dengan format yang jelas dan mudah dibaca.)

oleh
Judul: BPIH 2026 dan 2027 Ditetapkan Tahun Ini, Baleg DPR: Agar Persiapan Sempurna (Penulisan rapi dengan format yang jelas dan mudah dibaca.)

loading… Jamaah haji 2025. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2026 dan 2027 ditetapin tahun ini. Ini beda sama aturan sebelumnya di mana BPIH diatur setahun sekali. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri bilang, penetepan BPIH buat musim haji 2026 … Baca Selengkapnya

DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

oleh
DPR Prioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk Cegah Marginalisasi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Iman Syukri, menegaskan kembali bahwa RUU Masyarakat Adat akan diprioritaskan dalam agenda legislatif untuk melindungi komunitas adat dari marginalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi. “Sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini, kami secara konsisten memasukkan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari agenda legislatif prioritas,” katanya di Kompleks Parlemen Jakarta … Baca Selengkapnya

DPR Nilai Masalah Hukum di Desa Timbul Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal

oleh
DPR Nilai Masalah Hukum di Desa Timbul Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal

Sabtu, 12 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti banyaknya masalah hukum yang terjadi di desa. Bahkan, sampai menjerat kepala desa karena dugaan penyelewengan dana. Baca Juga: Menteri Prabowo Minta Tambah Anggaran saat Efisiensi, Begini Respons MPR "Saya lihat sampai saat ini Kementerian Desa belum cukup … Baca Selengkapnya

Peradi SAI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Penerimaan Usulan Impunitas dan Hak Keberatan Advokat dalam RUU KUHAP

oleh
Peradi SAI Apresiasi DPR dan Pemerintah atas Penerimaan Usulan Impunitas dan Hak Keberatan Advokat dalam RUU KUHAP

loading… Peradi SAI menghargai Komisi III DPR dan pemerintah atas tanggapan positif terhadap aspirasi komunitas advokat dalam RUU KUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengapresiasi dan memberi penghargaan tinggi pada Komisi III DPR dan pemerintah atas respons positif terhadap aspirasi advokat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang … Baca Selengkapnya