CapresCawapres

Bonatua Patuh dan Hormati Putusan MK: Gugatan Syarat Autentikasi Faktual Ijazah Capres-Cawapres Ditolak

oleh
Bonatua Patuh dan Hormati Putusan MK: Gugatan Syarat Autentikasi Faktual Ijazah Capres-Cawapres Ditolak

loading… Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi mengaku bakal patuh dan menghargai keputusan MK yang menolak gugatan soal ijazah Capres-Cawapres wajib autentikasi faktual. Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi menyatakan akan patuh dan menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya tentang kewajiban autentikasi faktual ijazah calon presiden dan wakil presiden. Bonatua … Baca Selengkapnya

PDIP Tanggapi Aturan KPU tentang Kerahasiaan Ijazah dalam Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres

oleh
PDIP Tanggapi Aturan KPU tentang Kerahasiaan Ijazah dalam Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres

Senin, 15 September 2025 – 19:54 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, angkat bicara tentang aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan dokumen persyaratan untuk pendaftaran capres-cawapres. Dokumen ini termasuk ijazah dan rekam jejak, kecuali ada persetujuan untuk diumumkan ke publik. Baca Juga : Istana Hormati Aturan KPU soal Kerahasiaan … Baca Selengkapnya

Tinjau Kembali Putusan MK tentang Batas Usia Capres-Cawapres yang Telah Final dan Mengikat Setelah Permintaan Penghapusan Gibran

oleh
Tinjau Kembali Putusan MK tentang Batas Usia Capres-Cawapres yang Telah Final dan Mengikat Setelah Permintaan Penghapusan Gibran

Jakarta, VIVA – Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke MPR dan DPR minta proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan. Ini tercantum dalam 8 poin sikap yg mempertanyakan proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Baca Juga: Pramono Percepat Penerapan Sekolah Gratis Untuk SD-SMP Swasta Sesuai Putusan MK Menurut situs Mahkamah Konstitusi (MK), putusan MK tentang … Baca Selengkapnya

MK Membatalkan Aturan Ambang Batas Presiden, PDIP Soroti Persyaratan Kualitatif Capres-Cawapres

oleh
MK Membatalkan Aturan Ambang Batas Presiden, PDIP Soroti Persyaratan Kualitatif Capres-Cawapres

Jumat, 03 Januari 2025 – 00:00 WIB Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI jpnn.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyinggung soal syarat capres atau cawapres bersifat kualitatif menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan tentang ambang batas pencalonan Presiden RI atau Presidential Threshold (PT). Menurut Said, syarat itu nantinya mengacu perekayasaan … Baca Selengkapnya

MK Menghapus Ambang Batas Presidential Threshold 20%, Semua Parpol Dapat Mengusulkan Capres-Cawapres

oleh
MK Menghapus Ambang Batas Presidential Threshold 20%, Semua Parpol Dapat Mengusulkan Capres-Cawapres

Kamis, 2 Januari 2025 – 16:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baca Juga : Menko Yusril Minta Para Penggugat Pilkada Hormati Putusan MK Hal tersebut disampaikan Ketua MK, … Baca Selengkapnya

Strategi Tenggara: Capres-Cawapres dan Caleg Partai Gerindra Mendominasi Dapil Jabar X

oleh
Strategi Tenggara: Capres-Cawapres dan Caleg Partai Gerindra Mendominasi Dapil Jabar X

Selasa, 06 Februari 2024 – 07:30 WIB Tenggara Strategics ketika merilis hasil survei elektabilitas partai, calon legislatif DPR RI, dan calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 di daerah pemilihan Jawa Barat X. Foto: sumber dari jpnn jabar.jpnn.com, CIAMIS – Partai Gerindra sebagai peserta partai politik (parpol) dalam kontestasi Pemilu 2024 berhasil memimpin dalam hasil survei yang … Baca Selengkapnya