BUMN

Klarifikasi Pemerintah soal Kebijakan Tenaga Asing untuk Pimpinan BUMN

oleh
Klarifikasi Pemerintah soal Kebijakan Tenaga Asing untuk Pimpinan BUMN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan bertujuan untuk menggeser profesional lokal. Hadi menjelaskan bahwa Indonesia harus tetap terbuka pada bakat global dan tidak menjadikan kewarganegaraan sebagai masalah ketika keahlian spesifik sangat dibutuhkan. "Kalau ada WNI yang mampu, … Baca Selengkapnya

KPK Klaim Berwenang Selidiki Pejabat BUMN Asing

oleh
KPK Klaim Berwenang Selidiki Pejabat BUMN Asing

Jakarta (ANTARA) – Lembaga anti-korupsi Indonesia (KPK) menyatakan bahwa mereka dapat menyelidiki warga negara asing yang menjabat sebagai direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika terlibat dalam korupsi. "Jika ada indikasi penipuan atau korupsi, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan," jelas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo pada hari Kamis. Dia menegaskan … Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Buka Peluang Ekspatriat Pimpin BUMN, Ini Tujuannya Menurut Danantara

oleh
Prabowo Berencana Buka Peluang Ekspatriat Pimpin BUMN, Ini Tujuannya Menurut Danantara

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:13 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo telah meminta kepada Danantara supaya BUMN dikelola dengan standar internasional. Bahkan, pemerintah juga sudah merubah regulasi dan membuka kesempatan untuk para ekspatriat atau warga negara asing supaya bisa memimpin perusahaan BUMN. Baca Juga : Ubah Regulasi, Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN Menanggapi hal … Baca Selengkapnya

Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN

oleh
Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN

Kamis, 16 Oktober 2025 – 10:15 WIB Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk menjabat sebagai bos atau pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengatakan dia sudah merubah peraturan untuk membuka kesempatan tersebut. Baca Juga : Pasar Modal RI Bisa Tembus Nilai Transaksi Harian Rp132,64 T, Danantara … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

oleh
Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya masyarakat bisa mengakses dan ada transparansi. Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra kepada Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej dalam sidang lanjutan pengujian undang-undang tersebut, yang digelar di ruang … Baca Selengkapnya

Perbedaan BP BUMN, Danantara, dan Nasib ASN di Kementerian BUMN

oleh
Perbedaan BP BUMN, Danantara, dan Nasib ASN di Kementerian BUMN

Perubahan besar terjadi pada Kementerian BUMN yang sekarang berubah jadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Transformasi ini membawa perubahan mendasar dalam tugas, struktur pimpinan, dan cara pengawasannya. Tujuannya untuk memisahkan fungsi regulator dengan operator supaya aksi korporasi BUMN bisa lebih cepat dan tidak tumpang-tindih kewenangan. Perbedaan utamanya ada pada pemisahan fungsi pengawasan dan pengelolaan. Dulu, Kementerian … Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR Setujui RUU BUMN untuk Dibawa ke Rapat Paripurna

oleh
Komisi VI DPR Setujui RUU BUMN untuk Dibawa ke Rapat Paripurna

loading… Rapat Komisi VI DPR dengan pemerintah terkait RUU BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Komisi VI DPR menyetujiu RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR agar disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang BUMN Larang Menteri dan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Komisaris

oleh
Rancangan Undang-Undang BUMN Larang Menteri dan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Komisaris

JAKARTA – Komisi VI DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Salah satu topiknya adalah aturan yang melarang menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengatakan bahwa persoalan rangkap jabatan ini telah disetujui bersama … Baca Selengkapnya

Kementerian BUMN Ditunjuk sebagai Penyelenggara, Pakar Soroti Daya Saing yang Masih Lemah

oleh
Kementerian BUMN Ditunjuk sebagai Penyelenggara, Pakar Soroti Daya Saing yang Masih Lemah

loading… Banyaknya regulasi yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing perusahaan pelat merah. Foto/Dok JAKARTA – Banyak sekali regulasi yang mengikat Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing perusahaan plat merah. Sebelumnya ada wacana status Kementerian BUMN bakal diturunkan … Baca Selengkapnya

Pengurangan BUMN: Target Pemerintah Hanya 200 Perusahaan

oleh
Pengurangan BUMN: Target Pemerintah Hanya 200 Perusahaan

loading… Pemerintah akan merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200. FOTO/dok.SindoNews JAKARTA – Pemerintah berencana untuk merampingkan jumlah BUMN dari yang sekarang sekitar 1.000 perusahaan jadi tinggal 200 aja. Rencana ini adalah bagian dari revisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang lagi dibahas sama DPR. “Dari sekitar 1.000 BUMN tuh, banyak … Baca Selengkapnya