BUMN

Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

oleh
Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya masyarakat bisa mengakses dan ada transparansi. Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra kepada Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej dalam sidang lanjutan pengujian undang-undang tersebut, yang digelar di ruang … Baca Selengkapnya

Perbedaan BP BUMN, Danantara, dan Nasib ASN di Kementerian BUMN

oleh
Perbedaan BP BUMN, Danantara, dan Nasib ASN di Kementerian BUMN

Perubahan besar terjadi pada Kementerian BUMN yang sekarang berubah jadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Transformasi ini membawa perubahan mendasar dalam tugas, struktur pimpinan, dan cara pengawasannya. Tujuannya untuk memisahkan fungsi regulator dengan operator supaya aksi korporasi BUMN bisa lebih cepat dan tidak tumpang-tindih kewenangan. Perbedaan utamanya ada pada pemisahan fungsi pengawasan dan pengelolaan. Dulu, Kementerian … Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR Setujui RUU BUMN untuk Dibawa ke Rapat Paripurna

oleh
Komisi VI DPR Setujui RUU BUMN untuk Dibawa ke Rapat Paripurna

loading… Rapat Komisi VI DPR dengan pemerintah terkait RUU BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Komisi VI DPR menyetujiu RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR agar disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang BUMN Larang Menteri dan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Komisaris

oleh
Rancangan Undang-Undang BUMN Larang Menteri dan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Komisaris

JAKARTA – Komisi VI DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Salah satu topiknya adalah aturan yang melarang menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengatakan bahwa persoalan rangkap jabatan ini telah disetujui bersama … Baca Selengkapnya

Kementerian BUMN Ditunjuk sebagai Penyelenggara, Pakar Soroti Daya Saing yang Masih Lemah

oleh
Kementerian BUMN Ditunjuk sebagai Penyelenggara, Pakar Soroti Daya Saing yang Masih Lemah

loading… Banyaknya regulasi yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing perusahaan pelat merah. Foto/Dok JAKARTA – Banyak sekali regulasi yang mengikat Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing perusahaan plat merah. Sebelumnya ada wacana status Kementerian BUMN bakal diturunkan … Baca Selengkapnya

Pengurangan BUMN: Target Pemerintah Hanya 200 Perusahaan

oleh
Pengurangan BUMN: Target Pemerintah Hanya 200 Perusahaan

loading… Pemerintah akan merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200. FOTO/dok.SindoNews JAKARTA – Pemerintah berencana untuk merampingkan jumlah BUMN dari yang sekarang sekitar 1.000 perusahaan jadi tinggal 200 aja. Rencana ini adalah bagian dari revisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang lagi dibahas sama DPR. “Dari sekitar 1.000 BUMN tuh, banyak … Baca Selengkapnya

Penyusunan Payung Hukum Transformasi BUMN dari Kementerian menjadi Badan

oleh
Penyusunan Payung Hukum Transformasi BUMN dari Kementerian menjadi Badan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ngomong blak-blakan soal rencana Kementerian BUMN yang statusnya bakal diturunin jadi badan. Dasco ngasih bocoran kapan pembahasan RUU BUMN-nya bakal kelar. loading… **JAKARTA** – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad nargetin RUU BUMN bakal selesai dibahas sebelum masa reses yang dimulai 3 Oktober 2025. Nantinya, Kementerian BUMN … Baca Selengkapnya

DPR Terima Surat Presiden tentang Calon Duta Besar dan Rancangan Undang-Undang BUMN

oleh
DPR Terima Surat Presiden tentang Calon Duta Besar dan Rancangan Undang-Undang BUMN

Selasa, 23 September 2025 – 12:03 WIB Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaiakan sejumlah surat presiden (surpres) yang diterima oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna yang ke-5, untuk masa persidangan I Tahun 2025-2026. Baca Juga : Puan soal IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028: Saya Lihat Kajiannya Dulu “Sidang Dewan yang kami … Baca Selengkapnya

Enam Tahun Thohir Memimpin BUMN: Membangun Manusia, Memajukan Bangsa

oleh
Enam Tahun Thohir Memimpin BUMN: Membangun Manusia, Memajukan Bangsa

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan enam tahunnya di Kementerian BUMN bukan cuma tentang mentransformasi perusahaan negara, tapi juga tentang membangun sumber daya manusia. Saat beliau meninggalkan perannya sebagai Menteri BUMN, Thohir menyoroti dedikasi, kerja keras, empati, dan pengorbanan dari semua pegawai kementerian dalam membangun bisnis dan juga karakter bangsa. “Kita … Baca Selengkapnya

Dony Oskaria Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri BUMN

oleh
Dony Oskaria Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri BUMN

Presiden Prabowo Subianto resmi nunjuk Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN. Penunjukkan ini tertuang dalam surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dengan nomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025 tertanggal 17 September 2025. Surat tersebut menerangkan bahwa keputusan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025 soal Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet. … Baca Selengkapnya