Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) melantik sejumlah pejabat tinggi pada Selasa (25/3) dan mengumumkan rencana untuk menyederhanakan lebih dari 1.000 BUMN menjadi hanya sekitar 200–300 entitas. Restrukturisasi korporasi ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Pelantikan yang dipimpin Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Jakarta ini dihadiri Wakil … Baca Selengkapnya
Banjarmasin (ANTARA) – Indonesia sedang menyiapkan perubahan besar-besaran pada perusahaan negara dan daerah untuk memperketat tata kelola, menguatkan keuangan publik, dan mengarahkan ulang perusahaan pada kepentingan publik inti, ungkap seorang pejabat tinggi. Hal ini menegaskan dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan salah urus. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan presiden telah menandai adanya … Baca Selengkapnya
loading… Tata Yodha dan Mahindra Scorpio. FOTO/ x JAKARTA – Dua produsen otomotif asal India, yaitu Tata Motors dan Mahindra, menerima pesanan sebanyak 105.000 unit kendaraan dari PT Agrinas Pangan Nusantara, salah satu perusahaan BUMN. Menurut kabar yang beredar, ratusan ribu kendaraan itu terdiri dari:– Tata Motors Yodha (pick-up) 35.000 unit: untuk mobilitas jarak pendek, … Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia berencana buat perusahaan BUMN baru untuk menghidupkan kembali industri tekstil dan garmen yang sedang susah. Ini juga untuk melindungi dari dampak tarif impor yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan ini diumumkan tanggal 14 Januari oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. BUMN baru ini akan dikontrol oleh Danantara, dana kekayaan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mengumumkan rencana untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di sektor tekstil. Rencana ini diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026. Menurut Hartarto, industri tekstil dan garmen dinilai berada di garda terdepan dalam menghadapi … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Dana kekayaan negara Indonesia, Danantara, menargetkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp1 triliun, atau sekitar US$60 juta, untuk mendukung upaya penanggulangan bencana di Sumatra. Berbicara dalam rapat di Aceh pada Kamis, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa dana CSR tersebut … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun 15.000 rumah bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera, seperti disampaikan Kepala Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria. “Target kami adalah menyelesaikan 500 unit perumahan dalam minggu pertama setelah BUMN menerima instruksi untuk membangun 15.000 tempat tinggal … Baca Selengkapnya
Bogor, Jabar (ANTARA) – Serikat pekerja Indonesia harus memperkuat advokasi berbasis riset, dialog sosial, dan literasi keuangan untuk mempersiapkan anggotanya menghadapi pergeseran dalam struktur ekonomi nasional dan kebijakan korporat negara, ujar pakar akuntansi manajemen Daryanto Hesti Wibowo. Pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan serikat pekerja bergerak melampaui retorika reaktif dan bisa menawarkan solusi konkrit … Baca Selengkapnya
Selasa, 16 Desember 2025 – 16:45 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Perdagangan Budi Santoso atau Busan, sudah secara resmi keluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Aturan ini membahas Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. MinyaKita ditegaskan lagi bukan termasuk minyak subsidi. Baca Juga : RUPSLB BNI Angkat Febrio … Baca Selengkapnya
loading… Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal belum munculnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usahanya yang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Foto/Dok JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) akhirnya memberikan penjelasan mengenai tidak adanya BUMN atau anak perusahaannya yang melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) belakangan … Baca Selengkapnya