Persetujuan Wali Kota Eri untuk Usulan Dana MBG dengan APBD

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setuju dengan usulan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa untuk menambah pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkot Surabaya sudah menyiapkan Rp1,1 triliun dari APBD untuk mendukung program ini. Eri berharap dana tersebut dapat mengakomodasi seluruh siswa dan mengusulkan agar Usaha Mikro … Baca Selengkapnya

Dinkes Merubah Pergub Nomor 46/2021 Terkait Iuran BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Ditanggung APBD DKI.

Dinkes DKI Jakarta merevisi Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan buntut iuran BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi ditanggung APBD DKI. Foto/SINDOnews JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan ( Kadinkes ) DKI Jakarta Anies Ruspitawati menekankan pihaknya sedang merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria … Baca Selengkapnya

APBD Jakarta 2025 Rp91,3 Triliun Disahkan, DPRD Menyiapkan Aturan Sekolah Gratis

DPRD Jakarta telah mengesahkan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp91,3 triliun untuk mengentaskan seluruh program prioritas Pemprov Jakarta. Salah satunya program sekolah gratis baik negeri maupun swasta. Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan, untuk Program Sekolah Gratis telah dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi pasti mengenai pelaksanaan sekolah gratis. “Yang perlu … Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Membuka Kesempatan Makan Siang Gratis dengan APBD

Calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) membuka peluang program makan siang gratis menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Iya APBD bisa kalau ada kekurangan, melengkapi dari presiden,” kata Ridwan Kamil di Warakas, Jakarta Utara, Jumat (20/9/2024). Program makan gratis itu, kata RK, sudah banyak dikerjakan berbagai kalangan pribadi. Lalu, tugas pemerintah adalah mengorganisasi … Baca Selengkapnya

Kemendagri Mendorong Peningkatan Akselerasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Daerah dengan Menggunakan APBD.

Sabtu, 17 Februari 2024 – 00:30 WIB Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus konsisten dan berkomitmen mendorong akselerasi program sertifikasi halal di tingkat global bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baca Juga : Lewat CVC, Bea Cukai Tinjau Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan dan Potensi Ekspor Mendukung program … Baca Selengkapnya