VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian terhadap tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh pemerintah daerah (Pemda). Beliau memaparkan 10 daerah dengan kinerja realisasi APBD terbaik hingga yang perlu mendapat koreksi.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pemda.
Dia menegaskan, belanja pemerintah termasuk di daerah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja tersebut dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar, sehingga daya beli masyarakat menguat. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta.
Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi. Mendagri juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya berada dalam kategori terendah.
Berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 7 Mei 2025, Mendagri membeberkan 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Misalnya di tingkat provinsi, yaitu Papua Tengah 39,08 persen, Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.
Sementara di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen. Di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.
Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.
Sementara di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen. Di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.
Demikianlah informasi mengenai rapat koordinasi realisasi APBD yang dihadiri oleh Mendagri dan seluruh Pemda. Terima kasih.