PM Meloni menyatakan tidak akan memilih, sementara oposisi menuduh pemerintah sengaja meredam minat publik terhadap isu imigran dan pekerja.
Sebuah referendum di Italia tentang pelonggaran aturan kewarganegaraan serta perlindungan tenaga kerja gagal setelah Perdana Menteri sayap-kanan Giorgia Meloni mendorong pemilih untuk memboikot pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara ditutup Senin lalu, terungkap bahwa banyak warga mengikuti ajakan Meloni—hanya 30% pemilih yang menggunakan hak suaranya selama dua hari pemilihan, jauh di bawah ambang batas 50%+1 agar hasilnya mengikat secara hukum.
Ini jelas kekalahan bagi oposisi sayap kiri yang mengusulkan pemendekan syarat tinggal untuk aplikasi kewarganegaraan dari 10 tahun jadi 5 tahun serta pembatalan liberalisasi pasar kerja yang diberlakukan sepuluh tahun silam.
Meloni menyatakan dirinya “sangat menentang” usulan kewarganegaraan itu dan mengumumkan akan datang ke TPS tapi tidak memilih.
Salah satu tujuan pemerintahan Meloni adalah mengurangi imigrasi tidak beraturan, meski jumlah visa kerja imigran justru meningkat.
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Italia, Maurizio Landini, menyebut partisipasi rendah ini sebagai tanda “krisis demokrasi yang nyata” di Italia.
“Kami tahu ini tidak mudah,” katanya, menekankan bahwa jutaan warga Italia hadir untuk memperjuangkan perubahan.
Partai Brothers of Italy milik Meloni membalas di media sosial bahwa “satu-satunya tujuan” referendum ini adalah menjatuhkan pemerintahannya, disertai foto para pemimpin oposisi dengan caption: “Pada akhirnya, rakyat Italialah yang menjatuhkan kalian.”
Upaya Sulit untuk Menantang Meloni
Survei pertengahan Mei menunjukkan 46% warga Italia paham isu di balik referendum ini.
Aktivis dan partai oposisi menuduh koalisi pemerintah sengaja mengurangi atensi publik terhadap isu sensitif yang berdampak langsung pada imigran dan pekerja.
Pendukung perubahan UU Kewarganegaraan bilang ini akan membantu anak-anak orang tua non-UE lebih mudah berasimilasi dengan budaya yang sudah mereka anggap sebagai miliknya.
Perubahan itu akan memengaruhi sekitar 2,5 juta warga asing.
Pertanyaan lain dalam referendum menyangkut perlindungan PHK, pesangon lebih besar, dan konversi kontrak sementara jadi permanen.
Oposisi berharap kampanye isu-isu ini bisa menarik kelas pekerja dan mengganggu Meloni—upaya yang selalu gagal sejak 2022.
78 referendum sebelumnya di Italia juga kerap gagal karena partisipasi rendah.