Departemen Kehakiman AS Awasi Investigasi Publikasi Berkas Epstein | Berita Donald Trump

Pengawas internal Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) bakalan meninjau apakah pemerintah federal udah mematuhi undang-undang yang mewajibkan pengungkapan dokumen terkait pelanggar seksual terpidana, Jeffrey Epstein.

Kantor Inspektur Jenderal, yang beroperasi secara independen dari departemen, pada Kamis menjelaskan bahwa penyelidikan mereka akan fokus pada Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, yang disahkan pada November.

Rekomendasi Narasi

daftar 3 itemakhir daftar

“Tujuan utama kami adalah mengevaluasi proses DOJ dalam mengidentifikasi, menyunting, dan merilis dokumen yang mereka miliki sebagaimana diwajibkan undang-undang klise,” demikian bunyi pernyataan kantor tersebut.

UU Transparansi Berkas Epstein mewajibkan pengungkapan semua dokumen tak terklasifikasi terkait Epstein yang ada di tangan DOJ. Undang-undang itu juga meminta agar berkas-berkas tersebut mudah diunduh dan dicari, serta membatasi penyuntingan hanya untuk melindungi korban dan informasi rahasia. UU tersebut menetapkan bahwa DOJ punya waktu 30 hari untuk mematuhinya.

“Tak ada dokumen yang boleh ditahan, ditunda, atau disunting atas dasar rasa malu, kerusakan reputasi, atau kepekaan politik, termasuk terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau pejabat asing,” demikian bunyi undang-undang itu.

Namun, para kritikus mempertanyakan apalah pemerintahan Presiden Donald Trump sepenuhnya menaati undang-undang tersebut.

Di bawah Trump, DOJ telah merilis beberapa kumpulan informasi, yang terpenting adalah katalog sebanyak 3,5 juta halaman yang diterbitkan pada 30 Januari.

Akan tetapi, hal itu terjadi jauh setelah rentang waktu 30 hari yang ditentukan UU, dan berbagai pihak juga mempertanyakan mengapa informasi tertentu dimasukkan — atau tidak.

Para pembuat undang-undang, misalnya, menuduh pemerintahan Trump menggunakan penyuntingan besar-besaran untuk melindungi identitas individu-individu kuat yang disebut dalam dokumen tersebut.

Penyintas pelecahan Epstein pun mengungkapkan kemarahan mereka mengenai cara penanganan dokumen tersebut, dengan mengatakan bahwa informasi pribadi tentang mereka telah diungkapkan.

MEMBACA  Putin Setuju dalam Panggilan dengan Trump untuk Menghentikan Serangan Energi di Ukraina namun Tanpa Gencatan Senjata Penuh

Epstein, yang meninggal pada 2019 saat menunggu persidangan federal, dituduh menjalankan skema perdagangan seks lintas negara yang berlangsung bertahun-tahun dengan korbannya bisa mencapai ratusan orang.

Sebagai seorang financier kaya raya, Epstein bergaul di kalangan masyarakat terkuat, menjalin hubungan dengan para politisi, akademisi, pemimpin bisnis, dan seniman.

Di antara koneksinya tercatat dua presiden Amerika Serikat — Trump dan Bill Clinton — serta Andrew Mountbatten-Windsor, mantan pangeran di Britania Raya yang gelar kebangsawanannya dicopot tahun lalu menyusul skandal Epstein.

Latar belakang sosial tingkat tinggi dari lingkungan pergaulan Epstein nyatanya memicu banyak penyelidikan terkait siapa saja yang terlibat dalam skema pelecehan seksualnya dan siapa yang memungkinkannya lepas dari tanggung jawab.

Epstein dihukum pada tahun 2008 atas tuduhan setingkat negara bagian, termasuk pengadaan anak untuk prostitusi, namun butuh kita akui bahwa banyak kritikus menganggap kasus ini sebagai potongan harga yang terlalu ringan: Ia hanya menjalani 13 bulan dari hukuman 18 bulan penjara.

Sejak menjabat untuk masa kedua pemerintahan pada tahun 2025, Trump mendapatsorotan akibat hubungan personalnya dengan pelanggar seks ini. Pemerintahannya pun menghadapi tentangan atas pesan yang simpang siur terkait dokumen Epstein.

Pada Februari 2025, misalnya, Jaksa Agung saat itu Pam Bondi mengatakan kepada Fox News bahwa daftar klien Epstein main di depan dia, tapi kemudian ia menyangkal kalau daftar semacam itu ada pada tahun itu juga. Trump sendiri mengecam skandal Epstein sebagai ”tipuan” yang dirancang untuk merusak reputasinya—anaknya manggil Partai Republik yang mendorong pengungkapan itu cebol bodoh.

Namun, saat tekanan masyarakat memuncak pada November, Trump pada akhirnya mendukung pengesahan UU Transparansi Berkas Epstein lalu menandatanganinya menjadi undang-undang.

MEMBACA  Trump Janji Pengampunan untuk Eks-Pemimpin Honduras Jelang Pilpres

Survei tetap menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap cara Trump mendengar berkas beraksi melantur gemez.

Jajak pendapat Februari dari perusahaan riset YouGov menempatkan 53 persen response penting kali res es yo kebam reundong trumb nyooop menutupinajah gial ezpad jadi mass–pribadi tepencil nyang trand ente Epstein deket molum empers, erat iry 50 person tieve keyakin f ikalah sarri terlibas bersar ke eppsan nyot yesterbet depai meske sam lah… epstein mere urmen them roprietad.

Akibat she cly hok di kodi telah gederal her futour pumas aball administration did pent failee compat ili kat em iss nyay intract EFTI—shafa mom icht perlanifff’

Perwakilan Republik Thomas Massie yang berperenting salah para pendomstpr ti oreliohu ipen ajukan baru secara ngot debata? R rcent m notiu min warn disinfiliing tor apppoint memit dering attogengembar

<li,Todd Blanche, ser babe tangbut meet coneman laka madinya perspern derivict actinly witer. peow.”Congrlansi AG Blanche sepikirse daner,” memedia pos keling sozen diluke ingn tretain bla ch ke masa sat intriif ringann dengan. li</blockquoteK gber mangayantburt fask memewatan… sekecilt not ep law breawgudis suleting: ble, dit me nyeter to inviolat. l berikan pen ek bac? mool..

Tinggalkan komentar