Selasa, 10 Juni 2025 – 16:13 WIB
Jakarta, VIVA – Penghentian sementara operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, harus didukung sepenuhnya.
Menurut Ketua Bidang Kemitraan Perbankan dan Pasar Modal Depinas SOKSI 2020-2025 itu, langkah Menteri Bahlil sangat tepat. Ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
"Saya rasa keputusan Menteri ESDM sudah benar, mulai dari penghentian sementara operasi tambang hingga evaluasi langsung di lokasi," kata Puteri di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.
Pemerintah melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah menghentikan sementara aktivitas PT Gag Nikel di Pulau Gag. Bahlil menegaskan operasi dihentikan hingga verifikasi lapangan selesai.
Putri menekankan, langkah ini penting untuk memastikan pertambangan taat aturan, terutama soal lingkungan. Politikus Golkar itu juga menyebut keputusan ini demi kepentingan masyarakat lokal.
"Ini krusial agar aktivitas tambang, khususnya di daerah sensitif seperti Raja Ampat, sesuai aturan lingkungan dan menghormati kearifan lokal," jelasnya.
Keputusan ini juga menanggapi keluhan masyarakat, khususnya pelaku pariwisata dan aktivis lingkungan, yang khawatir dampak tambang terhadap ekosistem Raja Ampat.
Putri berharap penghentian sementara memberi waktu untuk evaluasi mendalam demi kelestarian lingkungan dan pariwisata bahari Raja Ampat yang terkenal dunia.
"Kebijakan Menteri ESDM ini penting untuk menyeimbangkan ekonomi dan perlindungan lingkungan," tambahnya.
Dia juga meluruskan miskonsepsi yang mengaitkan izin perusahaan dengan Bahlil, menegaskan Menteri tidak terlibat dalam perizinan PT Gag Nikel yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN.
PT Gag Nikel beroperasi berdasarkan Kontrak Karya Generasi VII tahun 1998, jauh sebelum Bahlil menjabat. Fase produksinya dimulai pada 2017 dengan izin hingga 2047.
"Bahlil justru hadir memastikan aspirasi masyarakat didengar, menunjukkan komitmen ESDM terhadap lingkungan dan kepentingan publik," lanjut Putri.
Ia mendukung penuh evaluasi dan pengawasan ketat aktivitas tambang di Raja Ampat, mencakup legalitas, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan regulasi demi kelestarian alam.
Pemerintah diyakini terus berupaya menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan pemanfaatan SDA melalui hilirisasi.
"Hilirisasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi SDA Indonesia," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Putri berharap penghentian sementara memberi ruang evaluasi mendalam demi lingkungan dan pariwisata bahari Raja Ampat yang mendunia.