Jakarta (ANTARA) — Presiden Prabowo Subianto mendorong reformasi regulasi serta percepatan perizinan bisnis demi mendukung penciptaan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
“Semua pejabat dari seluruh kementrian dan lembaga harus cari cara buat perbaiki sistem, kurangi inefisiensi dan sederhanakan perizinan—jangan malah mempersulit,” ujarnya dalam acara penyerahan denda administrasi dan pemulihan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Prabowo menyebut, ia menerima banyak keluhan dari pengusaha terkait lamanya proses perizinan. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas khusus untuk deregulasi yang bisa simplifikasi aturan-aturan yang tumpang tindih.
Ia menekankan, bisnis yang jalan dengan baik harus dapat dukungan penuh agar bisa buka lapangan kerja dan perkuat ekonomi nasional.
“Pengusaha harus dibantu, mereka mesti didukung. Yang nakal kita disiplinkan, tapi yang baik, yang beneran mau kerja, harus tolong,” tegasnya.
Presiden juga minta semua level pemerintah terus meningkatkan system dan efisiensi demi kesejahteraan rakyat.
Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak pasti, sektor ketenagakerjaan Indonesia tetap solid. Per Februari 2026, jumlah penduduk bekerja capai 147,67 juta orang—naik 1,89 juta dari tahun sebelumnya, berdasar data Kementrian Ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran sentuh angka terendah sejak 1998, yaitu 4,76% di Februari 2025.
Penciptaan lapangan kerja cukup signifikan, dengan 3,59 juta pekerjaan baru. Sektor utama meliputi pertanian, perdagangan, dan manafaktur. Pekerja informal tercatat 57,70% per November 2025.
Berita terkait: Indonesia delays mining royalty and export levy plan
Berita terkait: Indonesia gold demand surges 47 percent in Q1 amid safe-haven buying
Penerjemah: Maria Cicilia Galuh Prayudhia, Yashinta Difa
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2026