Konfrontasi militer AS-Israel baru-baru ini dengan Iran bukan sekadar operasi militer terbatas atau babak lain dalam siklus pencegahan timbal balik. Lebih dari itu, momen ini merupakan saat yang revelatori bagi seluruh struktur tatanan internasional. Konfrontasi ini menarik ulang divisi geopolitik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengekspos keterbatasan asumsi-asumsi yang telah mengatur perilaku kekuatan besar selama beberapa dekade, terutama keyakinan bahwa konflik dapat dibatasi melalui netralitas atau instrumen diplomasi konvensional.
Yang menjadi jelas di hari-hari awal perang adalah bahwa dunia tidak lagi beroperasi menurut logika ketegangan yang terkelola dan pembatasan yang disengaja, tetapi dalam lingkungan yang sangat terhubung di mana geografi bersinggungan dengan jaringan transnasional, dan krisis regional dapat dengan cepat berubah menjadi guncangan global langsung. Iran melancarkan serangan di beberapa negara kawasan hanya dalam beberapa hari pertama perang, menargetkan aset Amerika serta energi Teluk dan infrastruktur lainnya – hampir seketika menyebabkan disrupsi pasar global.
Batas-batas Netralitas
Jalannya perang menunjukkan bahwa konsep “netralitas” tidak lagi layak dalam konteks regional kontemporer, khususnya di Timur Tengah. Ketika instrumen konflik meluas melalui proksi bersenjata, penutupan koridor maritim vital dan ancaman terhadap pasokan energi global, negara mana pun, terlepas dari upayanya, mendapati dirinya terseret ke dalam trajektori krisis dalam satu bentuk atau lainnya. Qatar, misalnya, telah menginvestasikan tahun-tahun dalam mediasi antara Washington dan Teheran, menjaga saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak, namun menghadapi serangan Iran pada infrastruktur sipil dan instalasi energinya hanya beberapa jam setelah perang dimulai.
Netralitas lebih mudah dideklarasikan daripada dipertahankan. Serangan Iran pada infrastruktur energi di seantero negara-negara Teluk memaksa beberapa produsen menyatakan *force majeure* dan menangguhkan operasi mereka. Di Qatar, Qatar Energy menghentikan produksi LNG, dan efeknya dirasa hampir seketika di Eropa melalui lonjakan harga gas hampir 50 persen di Belanda dan Inggris, sebuah pengingat bahwa ekonomi global, keamanan energi, dan rantai pasok kini terikat langsung pada stabilitas kawasan ini.
Saat Sekutu Berselisih
Keterlibatan dengan rezim yang sulit atau keras kepala tetap menjadi tantangan yang persisten. Beberapa negara anggota NATO memberi sinyal keengganan, atau menolak sama sekali, untuk mendukung permintaan Washington atas perluasan kerja sama. Di tingkat multilateral, perpecahan di dalam Dewan Keamanan PBB menjadi nyata: sementara beberapa anggota mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara Teluk, Dewan tidak dapat mencapai konsensus mengenai serangan AS-Israel, menggarisbawahi perbedaan pendapat yang mendalam di antara kekuatan besar tentang cara mendekati dan berenggan dengan Iran.
Kubu gencatan senjata bersandar pada catatan historis yang berat. Intervensi militer, seperti di Irak dan Libya, misalnya, telah menunjukkan bahwa menggulingkan rezim dengan paksa tidak serta merta mengarah pada pembangunan sistem yang stabil; lebih sering, itu membuka pintu bagi kekacauan dan keruntuhan kelembagaan. Di Irak dan Libya, intervensi militer eksternal berkontribusi pada konflik yang berkepanjangan, fragmentasi, dan keruntuhan kelembagaan, dari mana kedua negara masih dalam proses pemulihan.
Kubu ini berpendapat bahwa perang adalah pengganda krisis dan bahwa prioritasnya harus menghentikan korban kemanusiaan dan ekonomi serta kembali ke jalur diplomasi, bahkan jika itu berarti hidup berdampingan dengan rezim yang sulit atau keras kepala. Mereka juga menganggap stabilitas relatif lebih disukai daripada kekacauan dengan hasil yang tidak terprediksi.
Namun, argumen ini menghadapi dilema sentral: ia berasumsi bahwa rezim Iran dapat dikelola dalam aturan diplomasi konvensional, sebuah asumsi yang kini dipertanyakan oleh tindakan Iran sendiri sejak 28 Februari. Misalnya, Iran menyerang beberapa negara Teluk, termasuk Qatar dan Arab Saudi, yang keduanya telah memberikan jaminan eksplisit bahwa wilayah mereka tidak akan digunakan untuk meluncurkan operasi ofensif terhadap Iran.
Kubu perubahan rezim mengambil pandangan berseberangan, dengan argumen bahwa perang tidak menciptakan krisis tetapi justru mengungkap sifat sejatinya. Kubu ini menyatakan bahwa perilaku Iran, baik melalui penargetan koridor maritim maupun perluasan perang proksi, telah membuktikan bahwa rezim tidak dapat dikendalikan atau dijinakkan melalui instrumen tradisional. Dekade-dekade diplomasi dan sanksi tidak mencegah penutupan Selat Hormuz.
Pendukung posisi ini berpendapat bahwa diplomasi selama beberapa dekade, termasuk perjanjian nuklir dan mediasi regional, telah membantu memperluas kapabilitas dan pengaruh Iran alih-alih membatasinya. Bagi kubu ini, solusinya terletak pada mengubah struktur rezim itu sendiri.
Meski demikian, argumen ini memunculkan pertanyaan yang sangat kompleks: apa yang terjadi setelah perubahan rezim? Pengalaman-pengalaman sebelumnya di kawasan ini tidak menawarkan model sukses untuk rekonstruksi negara pasca penggulingan rezim, menjadikan opsi ini lebih berisiko daripada potensi keuntungan yang dapat dijustifikasi. Serangan pembuka perang ini, yaitu pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, itu sendiri didasarkan pada asumsi bahwa menghilangkan kepala negara akan mempercepat keruntuhan. Alih-alih, penerus ditetapkan tak lama setelah serangan awal, dan institusi negara terus berfungsi.
Tatanan Internasional di Persimpangan Jalan
Memang, perang ini mengungkap transformasi yang lebih dalam dalam sifat ancaman yang dihadapi tatanan internasional. Ancaman tidak lagi konvensional atau terbatas dalam batas-batas negara; mereka telah menjadi terjaring dan mampu menyebar di front militer, ekonomi, dan digital secara bersamaan. Ancaman tidak hanya berasal dari pasukan reguler tetapi dari konvergensi berbagai instrumen: milisi, serangan siber, penargetan ekonomi, dan penutupan jalur laut. Kompleksitas ini membuatnya sangat sulit untuk mengandalkan alat-alat tradisional, baik diplomasi maupun militer, untuk menangani krisis secara efektif.
Menyerukan penghentian permusuhan tanpa mengatasi akar penyebab krisis mungkin tidak lebih dari menunda ledakan yang tak terelakkan, sementara mengejar perubahan radikal tanpa visi yang jelas untuk hari sesudahnya dapat membuka pintu bagi kekacauan yang lebih luas.
Di antara dua pilihan ini, dunia menghadapi pertanyaan mendasar: Bagaimana dunia dapat berurusan dengan rezim yang oleh banyak negara dipandang sebagai bagian dari masalah, tanpa membiarkan upaya transformasinya menciptakan masalah yang lebih besar?
Yang tampak jelas adalah bahwa fase mendatang akan menyisakan sedikit ruang bagi zona abu-abu di mana negara-negara telah lama terbiasa bermanuver. Pilihannya adalah logika pembatasan yang hati-hati atau logika resolusi yang menentukan. Dalam kedua kasus, biaya keputusan akan tinggi, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga bagi tatanan internasional seperti yang kita kenal.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak selalu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.