Makassar, Sulawesi Selatan (ANTARA) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengharapkan agar perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan anak bisa dimulai dari desa melalui program-program yang dirumuskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
“Kami berharap perlindungan terpadu untuk perempuan dan anak berawal dari desa. Inilah yang kami kejar melalui musrenbang, bagaimana program kementerian yang bersumber dari musyawarah itu benar-benar dari perspektif perempuan,” katanya di sini, Jumat.
Berbicara tentang layanan terpadu perlindungan anak, ia menyatakan hal ini tidak boleh hanya sampai di tingkat kabupaten/kota, tetapi harus hadir juga di tingkat desa.
“Ketika terjadi kasus, masyarakat buru-buru ke unit layanan PPPA. Kepala desa harus memiliki perspektif bahwa keluarga dan perempuan harus dimasukkan sebagai subjek,” ujarnya.
Banyak perempuan kini menjadi tulang punggung keluarga, sehingga data mereka perlu tercatat dengan akurat agar program inklusif dan bertujuan meningkatkan ekonomi mereka serta menurukan angka stunting.
“Karena itu Kementerian PPPA ingin berkolaborasi melalui lumbung pangan masyarakat yang dijalankan perempuan, selaras dengan program ketahanan pangan Presiden,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti bagaimana kebun masyarakat tersebut bisa diintegrasikan dengan peternakan unggas setempat. Program ini berfokus pada permakultur, sebuah sistem desain pertanian berdasarkan pola dan karakteristik ekosistem alami.
“Ini tidak merusak alam atau lingkungan. Kita bisa menanam sayuran lokal di lahan yang ada, dan keberadaan ternak serta ikan membantu memulihkan ekosistem melalui zero waste,” jelasnya.
Tan menambahkan, pakan dan air dari kolam ikan dapat didaur ulang menjadi pupuk, menciptakan siklus yang menjadi platform kebun masyarakat sekaligus mendidik keluarga.
Berita terkait: KPAI mendesak pemerintah terapkan aturan keamanan anak daring
Berita terkait: Menteri soroti peran kunci keluarga lindungi anak daring
Berita terkait: Menteri Hafid jelaskan kebijakan batas usia media sosial ke pelajar
Penerjemah: Fatir, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026