Kebijakan DPR 2019-2024 yang disesuaikan untuk pemerintahan selanjutnya: juru bicara

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR periode 2019–2024 memberikan ruang untuk mengakomodasi kebijakan dan program pemerintah berikutnya, sejalan dengan visi dan misinya.

Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen di Jakarta pada hari Senin, dia mencatat bahwa DPR selama periode 2019–2024 memenuhi fungsi anggaran di tengah transisi pemerintahan.

DPR juga melaksanakan fungsi legislasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sambil berupaya menerima kritik dan self-kritik, tambahnya.

Maharani menekankan bahwa selama kepemimpinannya, DPR menghadapi kondisi global yang menantang. Namun, melalui semangat kerja sama dan persatuan, DPR berhasil mengatasi kesulitan tersebut.

Dia menegaskan bahwa sepanjang periode 2019–2024, semua anggota DPR bekerja sama untuk memenuhi kewajiban konstitusional mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka berhasil menyelesaikan isu-isu melalui konsensus.

Maharani mengungkapkan keyakinannya bahwa anggota DPR dan Ketua yang akan datang untuk periode 2024–2029, yang akan diresmikan pada 1 Oktober, akan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan efektif dan tetap bersatu dalam upaya membangun bangsa.

\”Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaannya. Meskipun kami tidak sempurna, kami telah melakukan yang terbaik,\” ujarnya.

Masa jabatan DPR periode 2019–2024 berakhir pada hari Senin, ditandai dengan rapat paripurna terakhir untuk periode tersebut.

Selama periode ini, DPR mengesahkan 225 undang-undang, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.

Berita terkait: DPR melakukan 2.962 kunjungan resmi dalam lima tahun terakhir: Ketua DPR

Berita terkait: Indonesia meratifikasi lima perjanjian kerja sama pertahanan bilateral

Penerjemah: Melalusa Susthira, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024

MEMBACA  Kabinet Israel memilih untuk menutup operasi lokal Al Jazeera oleh Reuters