Pembuat undang-undang ingin memahami deepfakes AI yang intim dari kekebalan Pasal 230

Sebuah pasangan bipartisan anggota DPR mengusulkan sebuah RUU untuk memotong perlindungan Bagian 230 bagi perusahaan teknologi yang gagal menghapus deepfakes AI intim dari platform mereka. Wakil Jake Auchincloss (D-MA) dan Ashley Hinson (R-IA) mengungkapkan Undang-Undang Perlindungan Privasi Intim, Politico pertama kali melaporkan, “untuk melawan penyamaran siber, pelanggaran privasi intim, dan pemalsuan digital,” seperti yang disebutkan dalam RUU tersebut. RUU itu mengubah Bagian 230 dari Undang-Undang Komunikasi tahun 1934, yang saat ini melindungi platform online dari tanggung jawab hukum atas apa yang diposting pengguna mereka di layanan mereka. Di bawah Undang-Undang Perlindungan Privasi Intim, kekebalan itu bisa dicabut dalam kasus di mana platform gagal melawan jenis kerugian yang tercantum. Ini dilakukan dengan menciptakan kewajiban perawatan bagi platform – sebuah istilah hukum yang pada dasarnya berarti mereka diharapkan bertindak secara bertanggung jawab – yang mencakup memiliki “proses yang wajar” untuk menangani penyamaran siber, pelanggaran privasi intim, dan pemalsuan digital.

Pemalsuan digital sepertinya termasuk deepfakes AI karena mereka didefinisikan sebagai “materi audiovisual digital” yang “dibuat, dimanipulasi, atau diubah sehingga praktis tidak dapat dibedakan dari catatan otentik tentang pidato, perilaku, atau penampilan seseorang.” Proses yang diwajibkan oleh kewajiban perawatan harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah jenis pelanggaran privasi ini, cara jelas untuk melaporkannya, dan proses untuk menghapusnya dalam waktu 24 jam.

Dalam pernyataan, baik Auchincloss maupun Hinson mengatakan bahwa platform teknologi tidak boleh menggunakan Bagian 230 sebagai alasan untuk tidak melindungi pengguna dari kerugian-kerugian ini. “Kongres harus mencegah korporasi-korporasi ini menghindari tanggung jawab atas penyebaran deepfakes jahat dan pemalsuan digital di platform mereka,” kata Auchincloss. Hinson menambahkan, “Perusahaan Big Tech tidak boleh bisa bersembunyi di balik Bagian 230 jika mereka tidak melindungi pengguna dari deepfakes dan pelanggaran privasi intim lainnya.”

Anggota DPR di kedua sisi lorong sudah lama ingin membatasi perlindungan Bagian 230 bagi platform yang mereka khawatir telah menyalahgunakan perisai hukum yang dibuat untuk industri ketika terdiri dari pemain yang jauh lebih kecil. Tetapi sebagian besar waktu, Republik dan Demokrat tidak bisa sepakat tentang bagaimana tepatnya undang-undang itu harus diubah. Salah satu pengecualian yang mencolok adalah ketika Kongres meloloskan FOSTA-SESTA, memotong tuduhan perdagangan seks dari perlindungan Bagian 230.

Pencakupan Undang-Undang Perlindungan Privasi Intim dari kewajiban perawatan adalah mekanisme yang sama yang digunakan dalam Undang-Undang Keselamatan Anak Online, yang diperkirakan akan disahkan oleh Senat pada hari Selasa dengan dukungan yang sangat kuat. Itu mungkin menunjukkan bahwa menjadi cara populer untuk menciptakan perlindungan baru di internet.