Pengaturan yang Dibutuhkan untuk Mendukung Perencanaan Transisi Energi yang Lebih Luas
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) mencatat bahwa peran daerah dalam menjalankan agenda transisi energi belum memiliki basis kewenangan yang kuat secara hukum. Sebagian besar pelaksanaan proyek energi terbarukan dan pengurangan emisi bergantung pada kapasitas dan otoritas pemerintah daerah. Hal itu dikemukakan Ketua Bidang Penelitian dan Kajian Hukum DPN Permahi Bayu Yusya kepada wartawan. “Transisi energi … Baca Selengkapnya