RUU

Komnas HAM Menyesalkan Pendekatan Aparat dalam Pembubaran Demonstran Menolak RUU Pilkada

oleh

“ loading… Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan cara aparat penegak hukum membubarkan para pendemo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Foto/Aldhi Chandra JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan cara aparat penegak hukum membubarkan para pendemo tolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Sebab, aparat melakukannya dengan gas air mata … Baca Selengkapnya

DPR akan mengikuti keputusan Pengadilan jika RUU Pilkada tidak disahkan hingga 27 Agustus

oleh

Rumah Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi jika RUU tentang Amandemen Keempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak disahkan menjadi undang-undang hingga 27 Agustus. Periode pendaftaran calon yang akan bertarung dalam Pilkada adalah 27-29 Agustus 2024. “Kami membuat revisi untuk (membentuk) undang-undang baru. Nah, jika belum disahkan pada saat pendaftaran, itu berarti kami akan … Baca Selengkapnya

Puan Absen di Rapat DPR yang Gagal Menyetujui RUU Pilkada, Ternyata Sedang Berada di Hungaria

oleh

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir saat parlemen mengesahkan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). Absennya Puan dikarenakan sedang melakukan kunjungan kerja ke Hungaria dan Serbia. Menurut Sekjen DPR RI Indra Iskandar, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara tersebut. Puan didampingi sejumlah anggota DPR RI dalam … Baca Selengkapnya

Komika Memprotes RUU Pilkada di DPR

oleh

Sejumlah komika Indonesia turut hadir dalam aksi demo tolak RUU Pilkada yang digelar para buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Mereka turut menolak jika sampai putusan MK soal ambang batas Pilkada 2024 dianulir DPR. “Mengawal agar putusan MK ini tak diganggu gugat,” ujar komika Ananta Rispo di depan … Baca Selengkapnya

OpenAI bergabung dengan oposisi terhadap RUU keamanan AI California

oleh

Tetap terinformasi dengan pembaruan gratis Cukup daftar untuk Artificial Intelligence myFT Digest — dikirim langsung ke kotak masuk Anda. OpenAI menentang sebuah undang-undang California yang bertujuan untuk memastikan kecerdasan buatan yang kuat diterapkan dengan aman dan mengusulkan bahwa kontrol baru akan mengancam pertumbuhannya di negara bagian tersebut, bergabung dengan kegaduhan lobbying last-minute oleh para investor … Baca Selengkapnya

Katanya, DPR mengadakan rapat Rabu ini untuk membahas RUU Pilkada setelah keputusan MK Nomor 60 & 70.

oleh

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, mendengar informasi bahwa DPR akan mengadakan rapat melalui Badan Legislatif (Baleg) pada Rabu (21/8) untuk membahas Revisi UU Pemilu. Menurut Ronny, DPR akan mengadakan Rapat Panja RUU Pilkada pada hari yang sama jam 13.00 WIB dan 19.00 WIB. Sebelumnya, beredar informasi di WhatsApp bahwa … Baca Selengkapnya

RUU Senat Akan Meningkatkan Keamanan Mesin Pemungutan Suara Secara Radikal

oleh

Kongres semakin dekat dengan menempatkan teknologi pemilihan AS di bawah mikroskop keamanan siber yang lebih ketat. Tersemat di dalam Undang-Undang Otorisasi Intelijen tahun ini, yang mendanai badan intelijen seperti CIA, adalah Undang-Undang Penguatan Keamanan Pemilihan untuk Menegakkan Penghormatan Pemilihan melalui Pengujian Independen (SECURE IT) Act, yang akan memerlukan pengujian penetrasi mesin pemungutan suara dan pemindai … Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR bersumpah melindungi pekerja domestik melalui RUU PPRT: anggota parlemen

oleh

Jakarta (ANTARA) – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melindungi pekerja rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh wakil ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, dalam forum “RUU PPRT sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” di Jakarta pada hari Selasa. “Kehendak politik adalah memberikan perlindungan … Baca Selengkapnya

Profesor Ilmu Hukum Meminta RUU Polri Didiskusikan dengan Melibatkan Masyarakat

oleh

Rabu, 24 Juli 2024 – 22:55 WIB Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Polri dinilai sebagai kebutuhan dan keniscayaan. Sebab, RUU tersebut untuk menyesuaikan perkembangan zaman, dinamika sosial, budaya, dan hukum masyarakat. Baca Juga : Revisi UU Polri Dinilai Sebuah Keniscayaan, Jawab Perkembangan Masalah Hukum Demikian disampaikan Guru … Baca Selengkapnya

Presiden Kolombia menandatangani RUU untuk melarang adu banteng di negara Amerika Selatan

oleh

Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Senin menandatangani sebuah undang-undang yang melarang adu banteng di negara Amerika Selatan itu, semakin mengurangi daftar negara di seluruh dunia di mana tradisi berabad-abad itu masih legal. Petro menandatanganinya di depan ratusan aktivis hak-hak hewan selama sebuah upacara yang diadakan di arena adu banteng Bogota, setelah seorang pendukung berpakaian banteng … Baca Selengkapnya