Minggu, 5 April 2026 – 04.04 WIB VIVA – Kepala Imigrasi Kelas I Batam, Kepulauan Riau, Hajar Aswad dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Hal ini menyusul adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap turis asing yang melibatkan petugas di Pelabuhan Internasional Batam Centre. “Iya betul, yang bersangkutan ditarik sementara ke kantor pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata … Baca Selengkapnya
Perusahaan mobil di Detroit meminta Gedung Putih untuk melindungi mereka dari tarif baru yang dijanjikan Presiden Donald Trump. Ini terjadi setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar tarif globalnya. American Automotive Policy Council, yang mewakili General Motors, Ford Motor, dan pembuat Jeep Stellantis, mengirim surat kepada tim perdagangan Trump pada hari Jumat. Mereka ingin mempertahankan aturan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia telah menetapkan peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai pilar utama agenda reformasi fiskal. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi sepanjang 2025, pemerintah melihat peluang untuk memperkuat fundamental penerimaan negara melalui strategi yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dalam … Baca Selengkapnya
Selasa, 16 Desember 2025 – 18:56 WIB Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan, pihaknya akan segera merilis aturan bea keluar batu bara. Rencananya, pungutan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Saat ini, Febrio mengaku bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur soal bea keluar … Baca Selengkapnya
Harga kedelai naik sekitar 6 sampai 7 sen untuk kontrak terdekat pada Kamis pagi. Sebelumnya, futures tutup di hari Rabu dengan penurunan 1 hingga 3 ¼ sen, turun dari keuntungan di sesi awal. Minat terbuka awal naik 2.974 kontrak pada hari Rabu. Harga tunai rata-rata nasional cmdtyView untuk kedelai turun 2 sen jadi $9,33 3/4. … Baca Selengkapnya
Pembaruan besar-besaran terhadap undang-undang perpajakan Nigeria akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Sejumlah unggahan viral di media sosial mengklaim bahwa, sebagai bagian dari perubahan ini, warga Nigeria akan mulai membayar biaya tambahan (surcharge) baru sebesar lima persen untuk bahan bakar minyak mulai tanggal tersebut. Namun, klaim ini menyesatkan: meskipun biaya tambahan tersebut tercantum dalam … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan sedang kembangkan sistem penegakan hukum elektronik untuk cegah pungli di transportasi barang dan atasi masalah kendaraan over dimensi dan kelebihan muatan. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian, Aan Suhanan, menyebutkan bahwa kementerian kini sedang modernisasi alat timbang kendaraan sebagai bagian dari upaya penerapan sistem penegakan otomatis. Dalam pernyataan di Jakarta pada Jumat, … Baca Selengkapnya
Jumat, 18 Juli 2025 – 09:07 WIB Jakarta, VIVA – Operasional truk di Indonesia diperkirakan mengeluarkan Rp100 juta–150 juta per tahun karena harus bayar pungutan liar (pungli). Hal ini jadi sorotan pemerintah saat ini. Baca Juga: Menko AHY dan Menlu Sugiono Dapat Penghormatan dalam Defile Alumni SMA Tarnus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyalahkan pungutan liar yang marak terhadap truk barang sebagai faktor utama yang menaikkan biaya logistik di negara ini. Dia mengatakan setiap truk pengangkut barang bisa kena biaya hingga Rp100 juta–Rp150 juta per tahun karena pemerasan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. "Datanya … Baca Selengkapnya
Rabu, 2 Juli 2025 – 22:54 WIB Jakarta, VIVA – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta menilai banyak hal yang harus dievaluasi dalam pengelolaan parkir di Jakarta, terutama soal perizinan. Baca Juga: Soal Pengawasan Pengelolaan Perparkiran, DPRD Jakarta Dorong Digitalisasi dan Modernisasi Juru Parkir Ketua Pansus Perparkiran DPRD Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut ketidaksiapan Dinas … Baca Selengkapnya