Polri

ISESS Tegaskan Posisi Final Polri di Bawah Presiden, Jangan Coba Lakukan ‘Trial and Error’

oleh
ISESS Tegaskan Posisi Final Polri di Bawah Presiden, Jangan Coba Lakukan ‘Trial and Error’

Ringkasan Berita: ISESS menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai TAP MPR No. VII/2000, dan menolak wacana untuk memindahkannya ke bawah kementerian. Fokus Pengawasan: Pemerintah diminta berhenti coba-coba dengan struktur dan lebih baik memperkuat independensi Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Dinamika Internal: Gejolak politik 6 bulan terakhir sempat bikin resah di internal, tapi Polri didorong … Baca Selengkapnya

Bareskrim Polri Tetapkan Mantan Kapolres Bima Kota Sebagai Tersangka Kasus Narkoba

oleh
Bareskrim Polri Tetapkan Mantan Kapolres Bima Kota Sebagai Tersangka Kasus Narkoba

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri sudah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan obat psikotropika. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menjelaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara pada hari Jumat (13/2/2026). “Semua peserta rapat sepakat untuk melanjutkan proses penyidikan,” … Baca Selengkapnya

Dukung POLRI Tetap di Bawah Presiden: Harga Mati

oleh
Dukung POLRI Tetap di Bawah Presiden: Harga Mati

loading… Polri. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Koordinator Nasional Komrad Pancasila, Antoni Yudha, mendukung agar Polri tetap langsung dibawah presiden. Dia tidak sepakat dengan wacana yang menempatkan Polri dibawah kementerian. “Dukung Polri tetap di bawah presiden adalah harga mati,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/2/2026). Menurutnya, peristiwa reformasi adalah awal dari perubahan posisi Polri. Dia … Baca Selengkapnya

Hukum Berpotensi Kehilangan Martabat Bila Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian

oleh
Hukum Berpotensi Kehilangan Martabat Bila Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian

Jumat, 6 Februari 2026 – 23.19 WIB Jakarta, VIVA – Wacana untuk menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah sebuah kementerian lagi-lagi mendapatkan kritik yang tajam. Seorang pakar hukum pidana dan tata negara, Profesor Henry Indraguna, menilai gagasan ini tidak hanya salah, tapi juga punya potensi merusak dasar-dasar demokrasi dan negara hukum. Menurut Guru … Baca Selengkapnya

11 Kapolda Lulusan Akpol 1991, Rekan Satu Angkatan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada

oleh
11 Kapolda Lulusan Akpol 1991, Rekan Satu Angkatan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada

loading… Tercatat ada 11 orang Kapolda yang merupakan lulusan Akpol tahun 1991, sekaligus teman satu angkatannya Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Diketahui, total ada 36 Kapolda di seluruh Indonesia setelah mutasi Polri pada Januari 2026. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Ada 11 Kapolda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 yang merupakan teman seangkatan Irwasum … Baca Selengkapnya

Ibas Membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan, Bahas Reformasi Polri Hingga PPHN

oleh
Ibas Membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan, Bahas Reformasi Polri Hingga PPHN

Rabu, 4 Februari 2026 – 02:21 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI Bidang Koordinasi Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan 2026 dengan semangat optimis untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. Baca Juga : Wacana Penghapusan Ambang Batas Parlemen, Said PDIP Singgung Kawin Paksa Politik Dalam sambutannya, … Baca Selengkapnya

Kilang Rahasia Red Notice untuk Jurist Tan Terungkap, Polri: Peta Lokasi Telah Disiapkan

oleh
Kilang Rahasia Red Notice untuk Jurist Tan Terungkap, Polri: Peta Lokasi Telah Disiapkan

Senin, 2 Februari 2026 – 15:49 WIB Jakarta, VIVA – Kepolisian Republik Indonesia memastikan proses penerbitan red notice untuk Jurist Tan masih berjalan. Polri meminta masyarakat bersabar karena pengumuman resmi tentang status buronan internasional mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Baca Juga : Isu … Baca Selengkapnya

Upaya Menjaga Demokrasi: Menolak Penempatan Polri di Bawah Kementerian

oleh
Upaya Menjaga Demokrasi: Menolak Penempatan Polri di Bawah Kementerian

loading… Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli mengatakan bahwa menolak penempatan Polri berada di bawah Kementerian bukanlah sikap melawan Presiden. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews JAKARTA – Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menyatakan bahwa pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo kembali dijadikan sasaran adu siasat politk. Pieter menambahkan, di republik yang suka ribut karena tafsiran, kata-kata … Baca Selengkapnya

Dukung POLRI di Bawah Pimpinan Presiden: Bebas dari Kepentingan Politik, Menurut Hikmahbudhi Jakarta

oleh
Dukung POLRI di Bawah Pimpinan Presiden: Bebas dari Kepentingan Politik, Menurut Hikmahbudhi Jakarta

loading… Ketua Hikmahbudhi DKI Jakarta, Silawati Dayang Ganjar, menekankan bahwa posisi Polri dibawah Presiden adalah desain kenegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektifitas institusi Kepolisian. Foto/Ist JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) DKI Jakarta mendukung Polri dalam menjalankan peran konstitusionalnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dibawah Presiden. Posisi Polri dibawah Presiden … Baca Selengkapnya

Kasus Hogi Minaya Jadi Acuan Evaluasi Polri, Kompolnas Tekankan: Korban Kejahatan Jangan Dikriminalkan

oleh
Kasus Hogi Minaya Jadi Acuan Evaluasi Polri, Kompolnas Tekankan: Korban Kejahatan Jangan Dikriminalkan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 06:40 WIB Sleman, VIVA – Penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami yang mengejar penjambret untuk lindungi istrinya, dinilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai momen penting untuk evaluasi penanganan kasus sensitif di Polri. Penonaktifan Kapolresta Sleman dalam kasus ini disebut bisa jadi contoh agar objektivitas hukum tetap terjaga. Baca Juga : … Baca Selengkapnya