Politisasi

Waspada: Seruan Fanatisme Agama yang Sarat Politisasi dan Adu Domba

oleh
Waspada: Seruan Fanatisme Agama yang Sarat Politisasi dan Adu Domba

loading… Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, Bukhori Sail At-Tahiri. FOTO/IST JAKARTA – Reuni 212, yang menjadi salah satu peristiwa penting di akhir tahun 2025, mendapatkan banyak perhatian. Meski sering dikampanyekan sebagai gerakan damai, tapi pada kenyataannya ditemukan narasi dan propaganda intoleran di beberapa perayaan reuni sebelumnya. Hal ini terjadi karena masih banyak umat … Baca Selengkapnya

Kekhawatiran atas Politisasi Hukum

oleh
Kekhawatiran atas Politisasi Hukum

JAKARTA – Gayus Lumbuun, yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung dari tahun 2011 sampai 2018, menyatakan bahwa proses hukum terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera dihentikan. Hal ini mencakup juga perkara hukum tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawannya. "Saya rasa ini harus dihentikan. Proses … Baca Selengkapnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Diperiksa KPK, Feri Amsari: Ada Politisasi Perkara

oleh
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Diperiksa KPK, Feri Amsari: Ada Politisasi Perkara

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diperiksa KPK terkait kasus eks caleg DPR Harun Masiku. Meski baru status saksi, tapi penyidik KPK sudah menyita handphone atau HP milik Hasto. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai pemeriksaan Hasto Kristiyanto di KPK kental dengan nuansa politisnya. Feri menyebut ada politisasi … Baca Selengkapnya

Pakar Menyarankan Pembagian Bansos Melalui Pengurus RT/RW untuk Mencegah Politisasi

oleh
Pakar Menyarankan Pembagian Bansos Melalui Pengurus RT/RW untuk Mencegah Politisasi

Kamis, 8 Februari 2024 – 17:02 WIB Jakarta – Rissalwan Habdy Lubis, seorang pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI), menyarankan agar beragam skema bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Menurutnya, pengucuran dana bansos jelang pemilu rawan politisasi. Baca Juga : Guru Besar Paramadina: Bansos … Baca Selengkapnya

Berkaitan dengan Politisasi Bantuan Sosial, Ini Pendapat Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Bulog

oleh
Berkaitan dengan Politisasi Bantuan Sosial, Ini Pendapat Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Bulog

memuat… Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengakui bahwa bantuan pangan atau Bansos Beras sering kali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya pemilu 2024. Foto/Dok JAKARTA – Perum Bulog memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) sebanyak 10 kilogram (Kg) bebas dari kepentingan apa pun, termasuk kepentingan politik menjelang pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) … Baca Selengkapnya