“ Selasa, 24 Desember 2024 – 21:58 WIB Konferensi pers resmi PDIP menyikapi status tersangka Hasto Kristiyanto di kantor partai berkelir merah, Jakarta Pusat, Selasa (24/12). Aristo/JPNN jpnn.com, JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menganggap kasus hukum yang membuat sekjen partai berlambang Banteng moncong putih Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka sebagai bentuk teror politik. Hal demikian … Baca Selengkapnya
Selasa, 24 Desember 2024 – 01:08 WIB Jakarta, VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) heran melihat sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (Panja) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bahkan, Ketua Panja UU HPP merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP. Baca Juga : Misbakhun Ingatkan PDIP Tak … Baca Selengkapnya
Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe. Foto: Dokumentasi pribadi jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe mengatakan PDIP memiliki peran besar terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per tanggal 1 Januari 2025. “PDI Perjuangan yang harus bertanggung jawab atas kenaikan PPN 12 persen … Baca Selengkapnya
“ Minggu, 22 Desember 2024 – 13:24 WIB Kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 bakal berdampak kepada daya beli masyarakat. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP) menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi usul … Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan komentar mengenai pemecatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dari partai tersebut. Ganjar menyebut bahwa pemecatan tersebut merupakan bentuk konsistensi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ganjar menjelaskan bahwa keputusan untuk memecat Jokowi sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Megawati. Termasuk dalam pemilihan timing pemecatan setelah Jokowi tidak lagi menjabat … Baca Selengkapnya
PDIP Perjuangan secara resmi mengumumkan pemecatan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Pemecatan ini dilakukan melalui surat keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pemecatan Gibran dilakukan karena dianggap melanggar kode etik dan AD/ART partai. Salah satu pelanggarannya adalah saat Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di … Baca Selengkapnya
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Gerindra saling mengklaim kemenangan Pilkada Jawa Tengah di berbagai daerah. Pernyataan ini muncul dari masing-masing partai yang merasa berhasil mendominasi hasil pilkada di provinsi tersebut. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Sumanto menegaskan partainya memenangkan Pilkada 2024 di 19 kabupaten/kota berdasarkan data kader yang menjadi bupati, wali kota, … Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dia menerima undangan pertemuan dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. Hasto tidak menyebutkan kapan dan di mana pertemuan itu akan berlangsung. Namun, dia menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut mereka saling bertukar informasi berharga dengan Felicia dan ibunya. “Saya dihubungi … Baca Selengkapnya
Minggu, 1 Desember 2024 – 22:37 WIB Jakarta, VIVA – Juru bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari partai. Effendi dipecat lantaran melakukan komunikasi politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip partai. Alasan itu terungkap saat konferensi pers yang disampaikan Seni di DPP PDIP, … Baca Selengkapnya
“ Sabtu, 30 November 2024 – 22:59 WIB Effendi Simbolon. Foto: Ricardo/JPNN jpnn.com – JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat Effendi Simbolon. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan informasi pemecatan tersebut. \”Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga … Baca Selengkapnya