Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, ngasih keterangan ke media tentang kasus pengeroyokan mata elang. Foto/Istimewa JAKARTA – Polda Metro Jaya udah tetepin enam anggota Polri jadi tersangka dalam kasus yang diduga pengeroyokan terhadap dua orang mata elang (matel) sampe tewas di daerah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Mereka dikenakan Pasal 170 … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya kesiapan aparat pemerintah dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebelum pemberlakuannya awal tahun depan. Dalam pembukaan acara “Internalisasi Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum dan Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” di Jakarta, ia menyatakan para pejabat … Baca Selengkapnya
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendukung RUU yang menghukum ‘femicide’ dengan hukuman penjara seumur hidup. Diterbitkan Pada 26 Nov 2025 Parlemen Italia secara resmi telah menambahkan kejahatan femisida – pembunuhan terencana terhadap perempuan dan anak perempuan karena gender mereka – ke dalam kitab hukum pidana, dengan hukuman penjara seumur hidup. RUU ini disetujui secara aklamasi … Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk RUU Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR. Pemerintah berharap agar DPR bisa segera membahas rancangan undang-undang ini. Eddy menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Menurutnya, penyesuaian ini adalah bentuk … Baca Selengkapnya
loading… Polemik ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berlanjut. Foto/SindoNews TV JAKARTA – Pertanyaan soal apakah ijazah palsu bisa dipidana sering muncul karena banyaknya kasus pemalsuan dokumen pendidikan. Jawabanya jelas: baik yang bikin ijazah palsu ataupun yang pake, bisa kena hukuman yang berat. ### **Dasar Hukum Pemalsuan Ijazah** Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengumumkan rencana untuk menambah jumlah petugas pemasyarakatan dalam persiapan penerapan KUHP baru, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB,” kata Andrianto saat peluncuran Gerakan Aksi Sosial untuk Klien Pemasyarakatan 2025 pada Kamis. Dia menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya