KUHP

KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana

oleh
KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penegak hukum bisa kena pidana kalau maksa nuntut perkara yang sudah kadaluarsa, sesuai aturan di KUHP baru. Pernyataan ini disampaikan Faomasi Laia selaku kuasa hukum Budi dalam diskusi “Bicara Hukum” bertema “KUHP Baru Adil untuk Semua”, Jumat (13/2/2026). Budi adalah terdakwa kasus pencemaran nama baik, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Kalau penegak hukum memaksakan … Baca Selengkapnya

Wamenkumham Sosialisasi KUHP dan KUHAP Terbaru kepada Anggota Pepabri

oleh
Wamenkumham Sosialisasi KUHP dan KUHAP Terbaru kepada Anggota Pepabri

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri). Foto/Puteranegara JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan sosialisasi tentang penerapan KUHP dan KUHAP yang baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri). Eddy menyatakan merasa sangat terhormat … Baca Selengkapnya

Permintaan Pemeriksaan Jaksa yang Abaikan KUHP Baru Dilayangkan ke Presiden dan Kejagung oleh Kuasa Hukum Terdakwa Pencemaran Nama Baik

oleh
Permintaan Pemeriksaan Jaksa yang Abaikan KUHP Baru Dilayangkan ke Presiden dan Kejagung oleh Kuasa Hukum Terdakwa Pencemaran Nama Baik

Jakarta, VIVA – Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa 27 Januari 2026. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau keberatan yang sebelumnya diajukan oleh pengacara Budi. Dalam tanggapannya, JPU meminta hakim menolak semua eksepsi dan tetap melanjutkan … Baca Selengkapnya

Irjen Umar Fana: Keadilan Tak Berakhir di Penjara, KUHP Baru Hadirkan Hukum yang Lebih Manusiawi

oleh
Irjen Umar Fana: Keadilan Tak Berakhir di Penjara, KUHP Baru Hadirkan Hukum yang Lebih Manusiawi

Ringkasan Berita: KUHP dan KUHAP yang baru membuka peluang penyelesaian kasus pidana ringan lewat Restorative Justice (RJ). Fokusnya adalah pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial, bukan hanya hukuman penjara. Irjen Umar Fana menekankan RJ bukan berarti membiarkan atau mencari jalan pintas. Pendekatan ini sah secara hukum dan hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. RJ … Baca Selengkapnya

Keadilan Restoratif Mulai Tampak Hasilnya di Bawah KUHP Baru: Kementerian

oleh
Keadilan Restoratif Mulai Tampak Hasilnya di Bawah KUHP Baru: Kementerian

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sjarief Hiariej mengatakan konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia telah diterapkan dengan efektif di beberapa daerah. Dia menyebutkan sejumlah putusan pengadilan yang telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif, termasuk kasus terkini di Pengadilan Negeri Muara Enim, Sumatera Selatan. “Dalam kasus itu, … Baca Selengkapnya

LIRA Ingatkan KUHP Baru Tak Akan Langgar Hak Konstitusional Warga

oleh
LIRA Ingatkan KUHP Baru Tak Akan Langgar Hak Konstitusional Warga

Selasa, 20 Januari 2026 – 03:16 WIB Jakarta, VIVA – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mengingatkan agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru jangan sampai melukai hak-hak dasar masyarakat dan harus berjalan sesuai prinsip UUD 1945. Baca Juga : LIRA Gelar Rakernas II, Tegaskan Komitmen Perkuat Demokrasi Presiden LIRA, Andi Syafrani, menekankan bahwa Undang-Undang Nomor … Baca Selengkapnya

Delapan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Terkait KUHP dan KUHAP

oleh
Delapan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Terkait KUHP dan KUHAP

loading… Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Foto: Felldy Utama JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, sampai sekarang ada 8 permohonan uji materi yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu … Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Hukum Desak Penegakan KUHP Baru Secara Adil

oleh
Wakil Menteri Hukum Desak Penegakan KUHP Baru Secara Adil

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjalankan tugasnya dengan berorientasi pada keadilan dan pemahaman kuat akan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Berbicara dalam acara edukasi tentang KUHP baru di Palembang, Sumatera Selatan, Hiariej menyatakan bahwa kitab hukum ini merupakan reformasi hukum … Baca Selengkapnya

Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

oleh
Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

Senin, 12 Januari 2026 – 14:10 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru menjamin bahwa pihak yang mengkritik pemerintah tidak akan dipidana secara semena-mena. Hal itu dikatakannya menanggapi kasus komika Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan ke polisi karena konten berjudul "Mens Rea". Habiburokhman menekankan, kedua aturan … Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Peragaan Tersangka Seiring KUHP Baru

oleh
KPK Hentikan Peragaan Tersangka Seiring KUHP Baru

Jakarta (ANTARA) – Lembaga antikorupsi Indonesia mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan lagi mempertunjukkan tersangka di konferensi pers, mengacu pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. “Rekan-rekan mungkin menyadari bahwa konferensi pers hari ini berbeda. Mungkin bertanya, ‘Kenapa tersangka tidak diperlihatkan?’ Itu … Baca Selengkapnya