KUHP

Italia Resmi Cantumkan ‘Feminisida’ dalam KUHP untuk Tekan Kekerasan terhadap Perempuan

oleh
Italia Resmi Cantumkan ‘Feminisida’ dalam KUHP untuk Tekan Kekerasan terhadap Perempuan

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendukung RUU yang menghukum ‘femicide’ dengan hukuman penjara seumur hidup. Diterbitkan Pada 26 Nov 2025 Parlemen Italia secara resmi telah menambahkan kejahatan femisida – pembunuhan terencana terhadap perempuan dan anak perempuan karena gender mereka – ke dalam kitab hukum pidana, dengan hukuman penjara seumur hidup. RUU ini disetujui secara aklamasi … Baca Selengkapnya

Serahkan RUU KUHP ke Komisi III, Wamenkum Dorong Percepatan Pembahasan

oleh
Serahkan RUU KUHP ke Komisi III, Wamenkum Dorong Percepatan Pembahasan

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk RUU Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR. Pemerintah berharap agar DPR bisa segera membahas rancangan undang-undang ini. Eddy menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Menurutnya, penyesuaian ini adalah bentuk … Baca Selengkapnya

Ijazah Palsu Bisa Dipidana? Ini Ancaman Hukum Menurut KUHP

oleh
Ijazah Palsu Bisa Dipidana? Ini Ancaman Hukum Menurut KUHP

loading… Polemik ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berlanjut. Foto/SindoNews TV JAKARTA – Pertanyaan soal apakah ijazah palsu bisa dipidana sering muncul karena banyaknya kasus pemalsuan dokumen pendidikan. Jawabanya jelas: baik yang bikin ijazah palsu ataupun yang pake, bisa kena hukuman yang berat. ### **Dasar Hukum Pemalsuan Ijazah** Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Rencanakan Penambahan Petugas Pemasyarakatan untuk KUHP Baru

oleh
Pemerintah RI Rencanakan Penambahan Petugas Pemasyarakatan untuk KUHP Baru

Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengumumkan rencana untuk menambah jumlah petugas pemasyarakatan dalam persiapan penerapan KUHP baru, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB,” kata Andrianto saat peluncuran Gerakan Aksi Sosial untuk Klien Pemasyarakatan 2025 pada Kamis. Dia menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya