KUHP

Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

oleh
Ada KUHP dan KUHAP yang Baru, Habiburokhman Pastikan Pandji Pragiwaksono Tidak Akan Dipidana Secara Sewenang-wenang

Senin, 12 Januari 2026 – 14:10 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru menjamin bahwa pihak yang mengkritik pemerintah tidak akan dipidana secara semena-mena. Hal itu dikatakannya menanggapi kasus komika Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan ke polisi karena konten berjudul "Mens Rea". Habiburokhman menekankan, kedua aturan … Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Peragaan Tersangka Seiring KUHP Baru

oleh
KPK Hentikan Peragaan Tersangka Seiring KUHP Baru

Jakarta (ANTARA) – Lembaga antikorupsi Indonesia mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan lagi mempertunjukkan tersangka di konferensi pers, mengacu pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. “Rekan-rekan mungkin menyadari bahwa konferensi pers hari ini berbeda. Mungkin bertanya, ‘Kenapa tersangka tidak diperlihatkan?’ Itu … Baca Selengkapnya

Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

oleh
Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang KUHP 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Selama lebih dari satu dekade yang lalu, sistem hukum pidana, termasuk praktik peradilannya, tidak mengenal apa yang disebut pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines. Tujuannya adalah untuk mencegah perbedaan putusan pengadilan yang terlalu jauh dan untuk menjaga agar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum, terutama dalam melindungi … Baca Selengkapnya

KUHP dan KUHAP Revisi Mulai Berlaku, Kejaksaan Agung Ingatkan: Jika Ada Transaksi Manipulatif, Segera Laporkan!

oleh
KUHP dan KUHAP Revisi Mulai Berlaku, Kejaksaan Agung Ingatkan: Jika Ada Transaksi Manipulatif, Segera Laporkan!

Kamis, 8 Januari 2026 – 23:00 WIB Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung memastikan tidak ada praktik jual beli perkara setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru. Meskipun menghadirkan mekanisme plea bargaining dan Restorative Justice (RJ), Kejaksaan menegaskan semua proses diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menekankan institusinya … Baca Selengkapnya

Kritik dan Penghinaan Jelas Terpisah dalam KUHP Baru: Menkum HAM

oleh
Kritik dan Penghinaan Jelas Terpisah dalam KUHP Baru: Menkum HAM

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) Yusril Ihza Mahendra mengatakan perbedaan antara kritik dan hinaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah jelas. Dia mencatat bahwa definisi kritik dan hinaan dalam KUHP baru pada dasarnya konsisten dengan yang ada dalam KUHP lama. Namun, dia menambahkan bahwa interpretasinya … Baca Selengkapnya

Pemerintah Sambut Baik Uji Materi KUHP Baru

oleh
Pemerintah Sambut Baik Uji Materi KUHP Baru

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memulai mengkaji permohonan uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pengajuan judicial review ke MK merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak … Baca Selengkapnya

MUI Mengkritisi Aturan Poligami dan Nikah Siri dalam KUHP Baru, Soroti Potensi Pertentangan dengan Hukum Islam

oleh
MUI Mengkritisi Aturan Poligami dan Nikah Siri dalam KUHP Baru, Soroti Potensi Pertentangan dengan Hukum Islam

loading… Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik beberapa aturan yang melarang nikah siri dan poligami dalam KUHP baru. Foto: Ilustrasi/Dok Sindonews JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi sejumlah klausul di KUHP baru yang mengatur larangan pernikahan siri dan poligami. Aturan ini berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, contohnya seperti Pasal 402 KUHP yang mengatur hukuman bagi … Baca Selengkapnya

Hanya Presiden dan Wakil Presiden yang Dapat Melaporkan Penghinaan dalam KUHP Baru

oleh
Hanya Presiden dan Wakil Presiden yang Dapat Melaporkan Penghinaan dalam KUHP Baru

Selasa, 6 Januari 2026 – 06:12 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa laporan hukum yang memakai Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sendiri. Simpatisan dan relawan tidak diperbolehkan. Baca Juga : Mengungkap … Baca Selengkapnya

DPR Minta Penegak Hukum Segera Beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP Baru

oleh
DPR Minta Penegak Hukum Segera Beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP Baru

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengadaptasi pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru. Kedua peraturan ini sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. "KUHP dan KUHAP baru akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum masih bekerja dengan pola yang lama," ujarnya pada Minggu (4/1/2026). Dia menekankan bahwa aparat harus … Baca Selengkapnya

Pasangan yang Hidup Bersama Tanpa Nikah Terancam Pidana dalam KUHP Baru

oleh
Pasangan yang Hidup Bersama Tanpa Nikah Terancam Pidana dalam KUHP Baru

loading… KUHP yang baru mengatur hukuman untuk pasangan yang tinggal bersama atau ‘living together’ alias kumpul kebo. Foto/SindoNews JAKARTA – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku pada Kamis, 2 Januari 2026. Dalam aturan ini, juga diatur hukuman untuk pasangan yang tinggal bersama tanpa nikah. Ahli Hukum Pidana … Baca Selengkapnya