Minggu, 22 Februari 2026 – 00:13 WIB Jakarta, VIVA – Berita tentang netizen yang mengulik latar belakang Tyas, penerima beasiswa LPDP yang bangga anaknya jadi WNA, ternyata mertuanya pernah diperiksa KPK, rupanya banyak diminati pembaca. Artikel ini sukses bertengger di daftar terpopuler, khususnya di kanal Showbiz. Selain itu, berita tentang ibu yang sindir pacar baru … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami komunikasi seorang saksi dengan para tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan nilai pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Saksi tersebut adalah Cholid Mawardi (CM), seorang Pegawai Negeri Sipil (ASN) di DJP. “Penyidik mendalami keterangan saksi CM tentang komunikasinya dengan para tersangka, berdasarkan barang bukti … Baca Selengkapnya
loading… Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK menggelar koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal Ditjen Bea Cukai. Hal tersebut terkait mitigasi dan pencegahan korupsi. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Unit Kepatuhan Internal Ditjen Bea Cukai. Pertemuan ini membahas upaya … Baca Selengkapnya
Sabtu, 21 Februari 2026 – 03:30 WIB Jakarta, VIVA – Gelombang kritik terhadap Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas belum juga redah meski dia sudah minta maaf. Pernyataannya sebelumnya soal kewarganegaraan anaknya yang pegang paspor asing masih jadi perdebatan, bahkan sekarang merambah ke latar belakang keluarganya. Di tengah banyaknya komentar, beberapa warganet mulai mencari tahu cerita hidup … Baca Selengkapnya
Sabtu, 21 Februari 2026 – 00:01 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengatakan Komisi Nasional (Komnas) HAM akan beroperasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul rencana penambahan wewenang dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Komnas HAM nantinya akan berfungsi seperti KPK. KPK punya penyidik, Kepolisian … Baca Selengkapnya
sedang memuat… Politikus PDIP Aria Bima menilai Presiden ke-7 RI Jokowi tak bisa lepas tanggan dari tanggung jawab atas revisi UU KPK tahun 2019. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut punya peran dalam mengesahkan UU KPK yang baru. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Politikus PDIP Aria Bima menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) … Baca Selengkapnya
sedang memuat… Pimpinan DPR menyatakan sampai saat ini tidak pernah ada usulan yang masuk mengenai perubahan atau revisi UU KPK untuk dikembalikan ke versi sebelumnya. Foto/Felldy Asyla Utama JAKARTA – Pimpinan DPR mengatakan hingga saat ini belum pernah ada usulan yang masuk terkait perubahan atau revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk dikembalikan ke … Baca Selengkapnya
Senin, 16 Februari 2026 – 09:10 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, tidak setuju dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi menyatakan bahwa revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah inisiatif DPR, meskipun dia tidak menandatanganinya. “Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan … Baca Selengkapnya
loading… Wakil Ketua KPK Johanis Tanak merespons mantan Presiden Jokowi yang menyatakan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama. Tanak menegaskan bahwa UU bukan barang pinjaman. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak merespons mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama. Menurut Tanak, UU … Baca Selengkapnya
Sebuah praktisi hukum, yang juga mantan Jubir KPK, Febri Diansyah, memberikan sorotan terhadap tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum kepada Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, M. Kerry Adrianto Riza. Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak dan produk kilang milik Pertamina. Febri mengaku terkejut karena jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara … Baca Selengkapnya