Sabtu, 2 Agustus 2025 – 00:30 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian pengampunan gak harus nunggu perkara inkrah atau punya kekuatan hukum tetap. Ini sebagai tanggapan atas kasus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yang belum inkrah tapi sudah dapat amnesti. Baca Juga: Habiburokhman: Pemberian Amnesti Efektif Atasi … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan (BG) merespon isu pengibaran simbol lain sebagai pengganti Bendera Merah Putih. Foto/Ist JAKARTA – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (BG) menanggapi maraknya pengunaan simbol lain selain Bendera Merah Putih. Belakangan ini, ada tren mengibarkan bendera dari kisah Manga Jepang One Piece jelang … Baca Selengkapnya
Hukum Kemasan Jerman (VerpackG): Aturan Penting bagi Perusahaan Global Undang-undang Kemasan Jerman, atau VerpackG, adalah regulasi kunci yang berdampak pada perusahaan di seluruh dunia yang menjual produk ke konsumen Jerman. Peraturan ini menetapkan ketentuan ketat soal limbah kemasan, daur ulang, dan tanggung jawab perusahaan—artinya, jika bisnis Anda mengekspor ke Jerman, kemungkinan besar Anda terkena dampaknya. … Baca Selengkapnya
Jumat, 1 Agustus 2025 – 12:00 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada 1.116 orang terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, masih dalam proses. Jadi, belum bisa dilaksanakan utk membebaskan mereka dari tahanan. Baca Juga: Hasto Kembali ke Rutan KPK usai Menjalani Pengobatan Supratman menjelaskan, nama-nama … Baca Selengkapnya
Presiden Dina Boluarte mengkritik keras Mahkamah Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia atas penentangannya terhadap RUU yang baru disahkan yang akan memberikan amnesti kepada tentara, polisi, dan personel keamanan lainnya yang terlibat dalam konflik internal Peru dari 1985 hingga 2000. Pada Kamis, Boluarte menegaskan bahwa pengadilan internasional tersebut telah melampaui kewenangannya dengan meminta penundaan undang-undang tersebut. … Baca Selengkapnya
Presiden Dina Boluarte Mengecam Inter-American Court of Human Rights atas Penolakannya terhadap RUU Amnesti Presiden Dina Boluarte mengkritik keras Inter-American Court of Human Rights karena menentang RUU yang baru disahkan, yang memberikan amnesti bagi tentara, polisi, dan personel keamanan lainnya yang terlibat dalam konflik internal Peru dari 1985 hingga 2000. Pada Kamis, Boluarte menegaskan bahwa … Baca Selengkapnya
Zhanna Bezpiatchuk BBC News Ukraina di Kyiv TETIANA DZHAFAROVA/AFP Anak-anak muda Ukraina kembali berkumpul di luar gedung parlemen pada Kamis (sehari sebelum pemungutan suara) saat para anggota dewan memutuskan untuk membatalkan undang-undang kontroversial. Ketika anggota parlemen Ukraina berkumpul di Kyiv pada Kamis, beberapa di antaranya memegang papan bertuliskan, "Kami bersama rakyat." Pesan itu ditujukan kepada … Baca Selengkapnya
Perusahaan, konsumen, dan negara-negara telah memperhatikan dengan saksama kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengenakan tarif. Sebentar lagi, pengadilan akan memutuskan apakah Trump sebenarnya memiliki wewenang untuk memberlakukan tarif tersebut—pertarungan hukum berisiko tinggi yang akan mengukuhkan atau justru menghancurkan kebijakan ekonomi Trump. Konstitusi AS menyatakan bahwa Kongreslah yang berhak menetapkan tarif, bukan presiden. … Baca Selengkapnya
Versi Bahasa Indonesia (Tingkat C1 dengan 2 Kesalahan/Typo): Belakangan ini ada masalah di rumah—bukan rumahmu, semoga saja, tapi kalau kamu tinggal di markas Google, mungkin iya. Minggu lalu, pengguna aplikasi Google Home membanjiri Reddit dengan keluhan tentang perangkat smart home yang tiba-tiba berhenti berfungsi—lampu, kamera, colokan pintar, semuanya. Keluhannya begitu banyak sampai-sampai Google akhirnya angkat … Baca Selengkapnya
LONDON (AP) — Salah satu pendiri organisasi hak-hak Palestina berbasis di Inggris yang telah dilarang oleh pemerintah Inggris berhasil memenangkan gugatan hukum pada Rabu untuk menantang keputusan yang menyebut kelompok tersebut sebagai organisasi teroris. Seorang hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa keputusan pemerintah terhadap Palestine Action dapat ditinjau kembali. Larangan ini menempatkan Palestine Action setara dengan … Baca Selengkapnya