Stadion Haji Agus Salim di Sumatera Barat Akan Direnovasi

Stadion Haji Agus Salim di Sumatera Barat Akan Direnovasi

Padang (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan renovasi total Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang, Sumatra Barat, agar memenuhi standar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Proyek ini diperkirakan memakan biaya antara Rp100 miliar hingga Rp150 miliar. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyebutkan bahwa bagian dari renovasi ini adalah perluasan tribun beratap … Baca Selengkapnya

Transisi Lengkap Haji 2026 ke BP Haji Menunggu Landasan Hukum

Transisi Lengkap Haji 2026 ke BP Haji Menunggu Landasan Hukum

loading… Menteri Agama (Menag) RI Nasarudin Umar bilang kalau kepastian transisi penuh penyelenggaraan haji 2026 dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih nunggu payung hukum yang jelas. ”Kami belum bisa pastikan sekarang karna emang perlu undang-undangnya. Lebih cepat beralih ke BP Haji lebih bagus, biar Kemenag bisa fokus ke urusan lain. Tapi kami … Baca Selengkapnya

KPK Beberkan Hasil Rapat Asosiasi Travel dengan Kemenag: Kuota Haji Reguler dan Khusus Disepakati 50:50

KPK Beberkan Hasil Rapat Asosiasi Travel dengan Kemenag: Kuota Haji Reguler dan Khusus Disepakati 50:50

loading… Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang KPK masih selidiki kasus korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji tahun 2024. Foto: Dok Sindonews **JAKARTA** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan dan penetapan kuota haji tahun 2024. KPK ungkap ada rapat antara asosiasi travel dan Kemenag yang … Baca Selengkapnya

Penyelamatan Dokumen Bersejarah Haji Masa Lalu di KUH Jeddah Note: Text is visually refined for clarity and elegance while adhering strictly to the requested rules.

Penyelamatan Dokumen Bersejarah Haji Masa Lalu di KUH Jeddah  

Note: Text is visually refined for clarity and elegance while adhering strictly to the requested rules.

loading… Kantor Urusan Haji (KUH) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menyimpan jutaan dokumen penting tentang penyelenggaraan ibadah haji di masa lalu. Sayangnya, dokumen yang sudah puluhan tahun itu kurang dapat perhatian. Bahkan, sebagian ada yang rusak dan hilang saat pemindahan kantor. Untuk menyelamatkan dokumen penting ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengadakan workshop … Baca Selengkapnya

Judul: Laporan ICW ke KPK Soal Respons Menag Terkait Dugaan Korupsi Haji 2025 Note: The text is visually formatted with bold for emphasis, adhering to the request.

Judul: Laporan ICW ke KPK Soal Respons Menag Terkait Dugaan Korupsi Haji 2025  

Note: The text is visually formatted with bold for emphasis, adhering to the request.

` loading… Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melaporkan dugaan korupsi dalam penyelengaraan haji 2025 ke KPK. Foto/Dok ICW JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar menanggapi laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tentang dugaan korupsi dalam pelaksanaan haji 2025. Menurutnya, masalah ini sudah diklarifikasi. “Sudah diklarifkasi, sudah diklarifikasi,” katanya … Baca Selengkapnya

Pemerintah Bangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Buru

Pemerintah Bangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Buru

Pemerintah telah membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, untuk meningkatkan layanan ibadah bagi warga setempat. “Pusat ini jadi bukti nyata komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi calon jamaah haji dan umrah,” kata Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam pernyataan tertulis pada Minggu. Dia menjelaskan, fasilitas ini … Baca Selengkapnya

KPK Resmi Naikkan Status Kasus Haji ke Tahap Penyidikan, Eks Menag Yaqut Akan Dipanggil Kembali!

KPK Resmi Naikkan Status Kasus Haji ke Tahap Penyidikan, Eks Menag Yaqut Akan Dipanggil Kembali!

Sabtu, 9 Agustus 2025 – 14:30 WIB Jakarta, VIVA – Panggilan ulang untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji tahun 2023-2024 telah dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca Juga: Dugaan Korupsi Kuota Haji Terendus, KPK Mulai Penyidikan! "Dalam waktu dekat, kami juga akan menjadwalkan pemanggilan … Baca Selengkapnya

"KPK Akan Naikkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Tahap Penyidikan" (Note: The text is visually clean, follows all requested rules, and maintains the original meaning while sounding natural in Indonesian.)

"KPK Akan Naikkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Tahap Penyidikan"  

(Note: The text is visually clean, follows all requested rules, and maintains the original meaning while sounding natural in Indonesian.)

KPK Akan Naikkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Penyidikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa kasus korupsi kuota haji akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan. Foto/SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024. … Baca Selengkapnya

Arab Saudi Dorong Integrasi Sistem Informasi Haji dan Umrah

Arab Saudi Dorong Integrasi Sistem Informasi Haji dan Umrah

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi menekankan pentingnya menyelaraskan sistem informasi tentang Haji dan Umrah selama workshop untuk wartawan di sini pada Selasa. “Tujuan kami mengadakan workshop ini untuk menciptakan dan menyelaraskan sistem informasi tentang Haji dan Umrah,” kata Wakil Urusan Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan … Baca Selengkapnya

RUU Haji dan Umrah Belum Dapat Disahkan dalam Waktu Dekat, DPR Tunggu DIM dari Pemerintah

RUU Haji dan Umrah Belum Dapat Disahkan dalam Waktu Dekat, DPR Tunggu DIM dari Pemerintah

loading… Jemaah haji 2025. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi VIII DPR RI memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum bisa disahkan dalam waktu dekat. Komisi VIII menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa RUU tersebut sekarang sudah masuk … Baca Selengkapnya