DPR

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

oleh
Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

loading… Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah minta DPR untuk perpanjang waktu bahas RKUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta DPR memperpanjang diskusi tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Soalnya, bukan cuma Komnas HAM, banyak pihak juga kasih masukan terkait pembahasan ini. “Menurut kami, Komnas HAM setuju kalo pembahasan … Baca Selengkapnya

Audiensi dengan Komisi X DPR, Gerbangtara Dorong Peningkatan Kapasitas Bersama Kota Mitra IKN

oleh
Audiensi dengan Komisi X DPR, Gerbangtara Dorong Peningkatan Kapasitas Bersama Kota Mitra IKN

loading… Konsorsium Gerbangtara bertemu dengan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Ruang Pimpinan Komisi X, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Ist JAKARTA – Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan. Konsorsium Gerbangtara berdiskusi dengan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Ruang Pimpinan, Gedung DPR, Jakarta, … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Akuntabilitas Menkeu Terkait APBN 2024

oleh
Anggota DPR Pertanyakan Akuntabilitas Menkeu Terkait APBN 2024

loading… Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP mempertanyakan tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap anggaran yang sudah dibuat. Foto: Dok SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP menanyakan tanggung jawab Kemenkeu soal anggaran yang udah disusun. Dia belum lihat laporan pertanggunjawaban untuk RPJMN tahun 2020-2024. … Baca Selengkapnya

Anggota DPR RI Desak Perlindungan Industri Dalam Negeri Usai Pemotongan Tarif AS

oleh
Anggota DPR RI Desak Perlindungan Industri Dalam Negeri Usai Pemotongan Tarif AS

Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota DPR Indonesia menyerukan pemerintah untuk memperkuat ekspor, melindungi industri dalam negeri, dan memperbaiki regulasi impor demi mencapai kedaulatan ekonomi nasional. Gde Sumarjaya Linggih, anggota Komisi VI DPR, memuji capaian diplomasi dagang terkini, termasuk penurunan tarif AS untuk produk Indonesia dari 32 persen jadi 19 persen, sebagai langkah positif untuk perluasan … Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari Golkar Soroti Kasus Korupsi Laptop Chromebook dalam Rapat Bersama Abdul Mu’ti

oleh
Anggota DPR dari Golkar Soroti Kasus Korupsi Laptop Chromebook dalam Rapat Bersama Abdul Mu’ti

loading… Rapat Komisi X DPR bareng Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Foto/Felldy Utama JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah bahas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 saat Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR sama Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti. Ferdiansyah bilang kasus ini kontradiktif karena ada laporan Wajar … Baca Selengkapnya

CEPA Perluas Akses RI ke Pasar UE, Kata Anggota DPR

oleh
CEPA Perluas Akses RI ke Pasar UE, Kata Anggota DPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) akan memperluas akses Indonesia ke pasar Eropa. Dia menekankan bahwa kesepakatan ini membuka pintu ke pasar dengan lebih dari 450 juta orang dan berpotensi meningkatkan perdagangan dengan UE secara signifikan. Nilai perdagangan saat ini mencapai … Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Putusan MK Terkait Pemilu Terpisah, Janjikan Transparansi (Note: The text is visually optimized with clear spacing and formatting, adhering to the requested Indonesian translation without echoing or adding extraneous content.)

oleh
DPR Segera Bahas Putusan MK Terkait Pemilu Terpisah, Janjikan Transparansi (Note: The text is visually optimized with clear spacing and formatting, adhering to the requested Indonesian translation without echoing or adding extraneous content.)

Selasa, 15 Juli 2025 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan komisinya mengusulkan agar pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah segera dimulai dengan melibatkan partisipasi publik seluas mungkin. Baca Juga: Main Judol Pakai Uang Bansos, Wakil Ketua MPR: Diganti … Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari Golkar Kritik KPK yang Ingin Larang Tersangka Pakai Masker, Alasannya Langgar HAM

oleh
Anggota DPR dari Golkar Kritik KPK yang Ingin Larang Tersangka Pakai Masker, Alasannya Langgar HAM

KPK Dikritik Soal Rencana Larangan Masker untuk Tersangka loading… Lima tersangka kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Foto/Arif Julianto JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengkritik rencana KPK bikin aturan internal yang melarang … Baca Selengkapnya

Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

oleh
Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah untuk meningkatkan pencairan pinjaman guna mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis Minggu, Misbakhun menekankan bahwa langkah ini penting karena pertumbuhan kredit perbankan masih di level satu digit pada kuartal pertama 2025. Berdasarkan data terbaru, kredit perbankan pada Mei 2025 terus melambat, … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Larang Narapidana Pakai Masker: Berpotensi Dituntut Hukum

oleh
Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Larang Narapidana Pakai Masker: Berpotensi Dituntut Hukum

Sabtu, 12 Juli 2025 – 17:30 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas angkat bicara soal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin buat aturan larang tersangka korupsi pakai penutup wajah seperti masker, topi, atau kacamata. Baca Juga: RUU KUHAP Perbanyak Syarat Penahanan agar Tak Mudah Menahan Orang Hasbiallah bilang selama … Baca Selengkapnya