Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog melaporkan bahwa pendistribusian beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) telah mencapai hampir 400.000 ton di seluruh Indonesia. “Sampai hari ini, distribusi telah mencapai hampir 400 ribu ton,” kata Presiden Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Jakarta pada Minggu. Dia menjelaskan bahwa beras SPHP telah didistribusikan melalui pengecer … Baca Selengkapnya
Minggu, 7 September 2025 – 07:42 WIB VIVA – Perum BULOG mengundang awak media nasional untuk meninjau langsung Gudang dan Sentra Pengolahan Beras BULOG di Sunter, Jakarta Utara. Tujuannya adalah supaya awak media dapat menjelaskan kepada publik secara detail bahwa BULOG berkomitmen menjaga kualitas beras dengan baik, mulai dari gudang sampai disalurkan ke masyarakat. Baca … Baca Selengkapnya
Jumat, 5 September 2025 – 11:09 WIB VIVA – Menyikapi berita yang beredar soal kualitas beras BULOG, Perum BULOG memberi penjelasan supaya masyarakat dapat informasi yang akurat dan proporsional. Baca Juga : Kendalikan Harga Beras di 214 Daerah, Mendagri Dorong Pemda Dukung Penyaluran Beras SPHP Saat ini, Perum BULOG mempunyai stok beras sebesar 3,9 juta … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog guna menahan kenaikan harga pangan. Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis, yang dihadiri perwakilan dari 214 daerah, Karnavian menekankan pentingnya intervensi di tengah melonjaknya harga beras. “Saatnya untuk memanfaatkan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Badan Logistik Negara (Bulog) menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah strategi yang efektif untuk mengendalikan fluktuasi pasar, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan memperkuat ketahanan pangan untuk semua wilayah. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menekankan bahwa GPM bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan keterjangkauan pangan, dan mengendalikan inflasi … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Lembaga logistik negara, Bulog, telah mewajibkan setiap gudangnya untuk menjual minimal lima ton beras setiap harinya. Ini adalah bagian dari strategi mereka untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di masyarakat. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, di Senayan, Jakarta, … Baca Selengkapnya
Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Badan Logistik Negara (Bulog) menyatakan bahwa penerima bantuan pangan pemerintah sebesar 10 kilogram dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) tidak akan menerima bantuan jika terlibat dalam judi online atau terorisme. "Kami tegas memastikan bahwa individu yang terlibat judi online atau terorisme radikal tidak berhak mendapatkan bantuan pangan ini," tegas … Baca Selengkapnya
Sabtu, 2 Agustus 2025 – 11:17 WIB VIVA – Perum BULOG dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menjaga stabilisasi harga pangan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, bersama Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, ke Markas Besar POLRI. Mereka bertemu langsung … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menaikkan target serapan beras dalam negeri oleh perusahaan logistik negara Bulog tahun ini sebanyak 1 juta ton. Menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, target serapan beras Bulog untuk 2025 awalnya 3 juta ton. Sekarang, target itu dinaikkan jadi 4 juta ton. “Sepanjang tahun, tidak ada El Nino; hujan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan beras kepada 18,27 juta penerima manfaat (PBP) di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengendalikan inflasi. Direktur operasi dan layanan publik Bulog, M. Suyamto, mengatakan bantuan akan didistribusikan tanpa penundaan karena Badan Pangan … Baca Selengkapnya