Senat Amerika Serikat telah menyetujui RUU pajak besar-besaran yang diusung oleh Presiden Donald Trump, mengirimkan undang-undang kontroversial ini ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk voting final.
Para anggota legislatif menyetujui RUU ini dengan suara 51 banding 50 di Senat yang dikuasai Partai Republik pada Selasa, setelah Wakil Presiden JD Vance memutuskan hasil seri.
Voting ini mengakhiri debat marathon selama 27 jam di Senat. Tiga anggota Republik bergabung dengan Demokrat untuk menolak RUU yang akan mengukuhkan banyak kebijakan andalan Trump, termasuk pemotongan pajak 2017, pengurangan program jaring pengaman sosial, serta peningkatan anggaran penegakan hukum imigrasi dan deportasi.
Kritikus dari kedua belah pihak menyoroti estimasi bahwa RUU ini akan menambah utang nasional sebesar $3,3 triliun. Beberapa juga mengecam pemotongan program seperti Medicaid dan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), dengan alasan RUU ini mengurangi dukungan untuk keluarga berpenghasilan rendah demi membiayai pemotongan pajak yang terutama menguntungkan orang kaya.
Kritik di Senat
Tak hanya Trump yang merayakan pengesahan RUU ini. Pemimpin Republik John Thune menyebutnya sebagai kemenangan bagi pekerja Amerika. Namun, tiga senator Republik—Thom Tillis, Rand Paul, dan Susan Collins—menolak RUU ini.
Senator Lisa Murkowski dari Alaska yang mendukung RUU ini mengaku kecewa: “Saya tahu banyak warga Amerika yang tidak diuntungkan. Saya tidak suka itu.” Dia juga mengkritik proses pengesahan yang terburu-buru di media sosial.
Pimpinan Demokrat Chuck Schumer mengecam: “Republik mengkhianati rakyat Amerika dan mempermalukan Senat.” Meski demikian, Schumer menyatakan kemenangan simbolis dengan dihapuskannya julukan Trump “One Big Beautiful Bill” dari judul resmi RUU.
‘Bukan Tanggung Jawab Fiskal’
RUU ini diperkirakan hanya lolos dengan selisih tipis di DPR. Kelompok konservatif House Freedom Caucus menentang besarnya anggaran dan mendorong pemotongan lebih dalam.
Elon Musk juga menjadi penentang vokal: “Apa gunanya batas utang jika terus dinaikkan?” Musk bahkan mengancam akan mendanai kandidat yang menantang pendukung RUU ini dan mendirikan partai politik baru.
Trump membalas dengan mengancam mencabut subsidi perusahaan Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Kenaikan Utang Nasional
RUU ini akan mempermanenkan pemotongan pajak bisnis dan pribadi Trump tahun 2017, memberi keringanan pajak untuk pendapatan dari tips/llembur, serta mengalokasikan dana besar untuk pengetatan imigrasi.
Analis nonpartisan memperingatkan bahwa penambahan utang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menaikkan biaya pinjaman di masa depan.