BOGOTA, Kolombia (AP) — Pemerintah Peru telah membatalkan keputusan kontroversial mereka untuk mengecilkan wilayah terlindungi di sekitar Garis Nazca, yang sebelumnya dikritik karena membuka akses bagi penambang informal.
Kementerian Kebudayaan negara itu pada Minggu membatalkan resolusi pekan lalu yang mengembalikan peta batas tahun 2004. Perubahan ini terjadi setelah pemerintah mendapat kecaman keras akibat menyetujui pengurangan 42% kawasan terlindung—sekitar 2.400 kilometer persegi (926 mil persegi)—dan mengizinkan penambang mengajukan izin formal di wilayah yang sebelumnya terbatas.
Zona terlindung asli—seluas 5.600 kilometer persegi (2.162 mil persegi)—akan tetap berlaku. Kementerian juga memerintahkan pembaruan rencana pengelolaan situs dalam 10 hari dan pembentukan panel teknis yang melibatkan perwakilan pemerintah, akademisi, UNESCO, serta tokoh masyarakat sipil untuk merumuskan strategi konservasi dan pemanfaatan ke depan.
Kawasan tersebut merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, tempat Garis Nazca—geoglif raksasa yang terukir di gurun lebih dari 1.500 tahun lalu—serta salah satu ekosistem gurun paling rentan di Peru berada.
“Berkat penolakan keras dari opini publik nasional dan internasional, pemerintah mencabut pengurangan luas Cagar Arkeologi Nazca,” kata Mariano Castro, mantan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Peru, kepada The Associated Press.
Castro menyatakan pemerintah membenarkan keputusannya dengan alasan belum pernah membahasnya secara terbuka sebelumnya.
“Artinya, mereka tidak sampai mengakui langkah itu salah, meski ada bukti pertambangan ilegal yang membahayakan keutuhan Garis Nazca dan petroglif,” ujarnya.
Kementerian menyebut akan dibentuk lembaga baru untuk mengawasi pengelolaan situs, serta menerbitkan kajian teknis demi transparansi dan akuntabilitas.
Pengacara lingkungan Peru, César Ipenza, yang memantau isu ini, menyambut baik panel teknis—termasuk melibatkan otoritas lokal—tetapi masih khawatir.
“Nyatanya, otoritas lokal justru selama ini mendesak pengecilan batas Garis Nazca,” kata Ipenza ke AP. “Akan ada juga tekanan kuat dari penambang agar ini terlaksana.”
Ipenza khawatir pertambangan informal terus meluas di area itu, meski semua aktivitas tambang secara resmi dilarang.
“Pemerintah tidak bertindak menghalau penambang ilegal, alhasil muncul tekanan untuk membuka kawasan secara resmi agar mereka bisa diformalisasi,” jelasnya.
AP menghubungi UNESCO untuk mendapatkan komentar. Organisasi itu mengatakan akan memberikan informasi pada Selasa, karena Senin merupakan hari libur di Prancis, tempat markasnya berada.
—-
Liputan iklim dan lingkungan AP mendapat dukungan dana dari beberapa yayasan swasta. AP bertanggung jawab penuh atas seluruh konten. Temukan standar AP dalam bekerja dengan filantropi, daftar pendukung, dan cakupan pendanaan di AP.org.