Ibukota Amerika Serikat, Washington, DC, telah menantang upaya Presiden Donald Trump mengambil alih kepolisian setempat melalui pengadilan, beberapa jam setelah pemerintahannya memperketat pengawasan dengan menunjuk kepala Badan Narkotika (DEA) sebagai pemimpin darurat departemen tersebut, lengkap dengan segala wewenang seorang kapolri.
Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb, dalam gugatan baru pada Jumat menyatakan Trump melampaui kewenangannya secara hukum. Schwalb mendesak hakim memutuskan bahwa kendali atas kepolisian tetap di tangan pemerintah kota, sekaligus meminta perintah pembatasan darurat.
“Tindakan ilegal pemerintah ini merendahkan martabat dan otonomi 700.000 warga AS yang menjadikan DC sebagai rumah. Ini ancaman terbesar terhadap Home Rule yang pernah dihadapi Distrik ini, dan kami berjuang untuk menghentikannya,” ujar Schwalb.
Kapolri Washington menyatakan instruksi Trump bakal sangat mengancam ketertiban hukum dengan mengacaukan struktur komando. “Dalam hampir tiga dekade pengabdian di penegakan hukum, saya belum pernah melihat satu kebijakan pemerintah yang lebih berbahaya bagi ketertiban daripada arahan ini,” tulis Kapolri Pamela Smith dalam berkas pengadilan.
Wali Kota Muriel Bowser juga menolak, menegaskan di media sosial bahwa “tidak ada undang-undang yang mengalihkan kewenangan personel Distrik kepada pejabat federal.”
"Mari kita pahami apa yang diatur hukum saat darurat presiden dideklarasikan: Wali Kota Washington DC wajib menyediakan layanan Kepolisian Metropolitan untuk keperluan federal atas permintaan Presiden. Kami telah patuh pada hukum."
— Wali Kota Muriel Bowser (@MayorBowser) 15 Agustus 2025
Gedung Putih membela kebijakan ini: “Administrasi Trump memiliki wewenang hukum untuk mengendalikan Kepolisian DC, yang diperlukan akibat darurat di Ibu Kota akibat kepemimpinan yang gagal,” kata juru bicara Abigail Jackson.
Gugatan diajukan setelah Jaksa Agung Trump, Pam Bondi, menyatakan Kamis malam bahwa kepala DEA Terry Cole akan memegang “wewenang dan tugas Kapolri DC.” Kepolisian Metropolitan “harus mendapat persetujuan Komisaris Cole” sebelum mengeluarkan perintah apa pun.
Awal pekan ini, Trump mengumumkan pengambilalihan Kepolisian Metropolitan DC oleh pemerintah federal untuk menangani lonjakan kriminalitas.
"Hari ini adalah Hari Pembebasan di DC. Kita akan merebut kembali ibu kota kita," seru Trump, sembari mengumumkan "pengerahan Garda Nasional untuk memulihkan ketertiban dan keamanan publik."
Ia juga berencana menyingkirkan populasi tunawisma, meski tidak merinci pelaksanaannya.
Warga Khawatir atas Eskalasi Kekuatan
Warga Washington yang sudah tegang akibat kebijakan Trump kini menyaksikan pengerahan pasukan lebih masif di penjuru kota.
Prajurit Garda Nasional berjaga di landmark ternama, sementara kendaraan tempur Humvee berjaga di Stasiun Union. Relawan membantu tunawisma meninggalkan tempat tinggal darurat, tetapi lokasi baru mereka seringkali tak jelas.
Polisi Keamanan Dalam Negeri berjaga di Nationals Park saat pertandingan baseball, agen DEA berpatroli di kawasan hiburan malam The Wharf, sementara petugas Dinas Rahasia terlihat di kawasan Foggy Bottom.
Kehadiran mendadak pasukan federal di area ramai, termasuk pusat transportasi, mengganggu aktivitas warga.
Trump berwenang mengendalikan penegakan hukum federal selama 30 hari sebelum kebijakannya ditinjau Kongres. Garda Nasional biasanya kurang terlihat di wilayah metropolitan Washington kecuali pada acara besar seperti perayaan 4 Juli.
(Sumber: Al Jazeera dengan beberapa penyesuaian)