RUU \’nilai-nilai keluarga\’ disahkan meskipun diserang oleh presiden, kelompok hak asasi manusia, dan Uni Eropa.
Politisi Georgia telah menyetujui pembacaan ketiga dan terakhir dari undang-undang tentang “nilai-nilai keluarga dan perlindungan anak di bawah umur” yang akan memberlakukan pembatasan luas terhadap hak LGBTQ.
RUU tersebut, yang disahkan pada hari Selasa, akan memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk melarang acara Pride dan tampilan publik bendera pelangi LGBTQ, dan untuk memberlakukan sensor film dan buku.
Juga melarang transisi gender, adopsi oleh orang gay dan transgender, dan membatalkan pernikahan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri di wilayah Georgia.
Dalam pemungutan suara yang boikot oleh oposisi, politisi dari partai penguasa Georgian Dream memberikan suara 84 banding 0 untuk menyetujui RUU tersebut beserta amendemen terkait ke sejumlah undang-undang lain.
Pemimpin partai Georgian Dream mengatakan bahwa RUU tersebut diperlukan untuk melindungi “standar moral tradisional” di Georgia, di mana Gereja Ortodoks yang sangat konservatif sangat berpengaruh.
Tamara Jakeli, direktur kelompok kampanye Tbilisi Pride, mengatakan bahwa RUU tersebut, yang juga mengulang larangan yang ada terhadap pernikahan sesama jenis dan melarang operasi reassign gender, kemungkinan akan memaksa organisasinya untuk menutup pintunya.
“RUU ini adalah hal paling mengerikan yang terjadi pada komunitas LGBT di Georgia,” kata Jakeli, 28 tahun, kepada kantor berita Reuters. “Kami kemungkinan besar harus menutup. Tidak ada cara bagi kami untuk terus berfungsi.”
Presiden Georgia Salome Zourabichvili, yang kekuasaannya sebagian besar seremonial, telah menjadi kritikus Georgian Dream dan menunjukkan bahwa ia akan menghalangi RUU tersebut.
Namun, Georgian Dream dan sekutunya memiliki cukup kursi di parlemen untuk menolak veto-nya.
Hak LGBTQ adalah topik yang sensitif di Georgia, di mana jajak pendapat menunjukkan ketidaksetujuan luas terhadap hubungan sesama jenis, dan konstitusi melarang pernikahan sesama jenis.
Peserta dalam parade Pride tahunan di Tbilisi telah menjadi korban serangan fisik oleh para pengunjuk rasa anti-LGBTQ dalam beberapa tahun terakhir.
Isu ini menjadi lebih menonjol menjelang pemilihan 26 Oktober mendatang, di mana Georgian Dream mencari periode keempat di kantor dan melakukan kampanye secara intensif melawan hak LGBTQ.
Partai pemerintah, yang kandidat teratasnya untuk pemilu adalah miliarder dan mantan Perdana Menteri Bidzina Ivanishvili, telah memperdalam hubungan dengan Rusia tetangga karena hubungan dengan negara-negara Barat telah memburuk.
Tahun ini, RUU tentang “agen asing” yang dikritik oleh Eropa dan Amerika Serikat karena otoriter dan terinspirasi oleh Rusia telah disahkan. Penyahutan RUU tersebut memicu beberapa protes terbesar yang pernah terjadi di Georgia sejak merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa partai yang pada tahun 2014 mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi anti-LGBTQ sebelum beralih ke posisi yang lebih konservatif, tetap menjadi yang paling populer di Georgia, meskipun telah kehilangan dukungan sejak 2020, ketika memenangkan mayoritas tipis di parlemen.
Dalam iklan partai pemerintah yang ditayangkan di televisi Georgia, wajah direktur Pride Jakeli ditampilkan dengan kata-kata: “Tidak untuk degradasi moral”.
Uni Eropa mengatakan bahwa adopsi RUU tersebut akan memiliki “dampak penting” pada jalur integrasi Eropa Tbilisi yang berharap menjadi anggota UE dan “akan menempatkan tekanan lebih lanjut pada hubungan UE-Georgia”.
“UE mengingatkan bahwa proses aksesi Georgia de facto terhenti dan mendesak pihak berwenang untuk kembali berkomitmen pada jalur integrasi UE,” kata UE.