Kelompok HAM Cristosal Ungkap Evakuasi Staf dari El Salvador Akibat Tekanan Presiden Nayib Bukele
Lembaga HAM dan anti-korupsi El Salvador, Cristosal, mengumumkan telah memindahkan operasionalnya ke luar negeri menyusul eskalasi tekanan dari pemerintahan Nayib Bukele terhadap suara-suara kritis.
Pada Kamis (tanggal tidak disebutkan), Cristosal menyatakan menghentikan sementara pekerjaannya di El Salvador dan memindahkan stafnya ke luar negeri, di mana mereka berencana melanjutkan aktivitas dalam pengasingan.
"Ketika menjadi jelas bahwa pemerintah berniat mengejar kami secara kriminal tanpa kemungkinan pembelaan atau pengadilan yang tidak memihak, mengambil risiko tersebut tidak lagi layak," ujar Noah Bullock, Direktur Eksekutif Cristosal, kepada Reuters dari Guatemala.
Pemerintahan Bukele semakin gencar menargetkan organisasi dan tokoh yang mengkritik kebijakan korupsi serta keamanan, dengan tuduhan—menurut para pengritik—dibuat-buat untuk membungkam kelompok HAM dan media independen.
Ruth Lopez, advokat anti-korupsi ternama dari Cristosal, ditangkap dengan tuduhan korupsi pada Mei dan masih ditahan. Penangkapannya dikutuk oleh Amnesty International dan PBB.
Bukele juga mengeluarkan undang-undang baru Mei lalu yang mewajibkan LSM penerima bantuan luar negeri mendaftarkan diri ke pemerintah dan membayar pajak tambahan.
Selama 25 tahun beroperasi di El Salvador, Cristosal kerap jadi sasaran kemarahan Bukele karena investigasi korupsi pemerintah dan laporan tentang dampak kampanye penangkapan massal serta pencabutan kebebasan sipil atas nama pemberantasan geng.
"Di bawah keadaan darurat permanen dan kontrol hampir total atas semua institusi, El Salvador bukan lagi negara hukum. Sekedar menyampaikan pendapat atau menuntut hak dasar kini bisa berujung penjara," tulis Cristosal dalam pernyataannya.
Sejak Maret 2022, Bukele memberlakukan "keadaan darurat" yang memberi kekuasaan luar biasa pada pemerintah dan aparat keamanan. Kebijakan ini sukses menekan kekuatan geng, tapi juga memicu penahanan massal tanpa tuduhan, dengan kondisi penjara yang buruk.
Meski pemerintah mengklaim keberhasilan menekan kekerasan, kekuasaan darurat yang terus diperpanjang dinilai digunakan untuk membungkam pengritik. Pada April 2023, media investigasi El Faro juga mengungkapkan rencana relokasi operasional hukumnya ke luar negeri akibat tekanan dan pengawasan.