PM Kamboja Hun Manet mengumumkan keputusan itu akan berlaku mulai tengah malam Minggu.
Kamboja mengumumkan akan menghentikan semua impor bahan bakar dari negara tetangganya, Thailand, setelah hubungan kedua negara merosot ke titik terendah dalam lebih dari satu dekade menyusul tewasnya seorang tentara Kamboja bulan lalu di wilayah perbatasan yang dipersengketakan.
Perdana Menteri Hun Manet mengumumkan keputusan tersebut pada hari Minggu, lewat unggahan di media sosial bahwa hal ini akan efektif mulai tengah malam.
Manet menyatakan perusahaan energi dapat “mengimpor cukup dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan gas domestik” di negara itu.
Terkait, pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Kamboja mendesak warganya untuk tidak bepergian ke Thailand tanpa keperluan mendesak. Secara bersamaan, departemen urusan konsuler Thailand memperingatkan warga Thailand di Kamboja untuk menghindari “area protes”.
Eskalasi antara kedua negara ini dimulai bulan lalu setelah baku tembak singkat di wilayah perbatasan sengketa menewaskan seorang tentara Kamboja.
Selama lebih dari satu abad, Kamboja dan Thailand memperebutkan kedaulatan di berbagai titik tak terdemarkasi sepanjang perbatasan darat mereka sejauh 817 km, yang pertama kali dipetakan oleh Prancis saat menjajah Kamboja pada 1907.
Namun, pascakematian tentara itu, kedua negara mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan perbatasan, dengan menutup pos pemeriksaan dan penyeberangan perbatasan.
Pembocoran panggilan telepon
Sengketa perbatasan memicu gejolak politik lebih luas setelah pembocoran panggilan telepon pada hari Rabu antara PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang masih memiliki pengaruh kuat di negaranya.
Dalam panggilan itu, PM Thailand mengatakan kepada Hun Sen bahwa ia berada di bawah tekanan domestik dan mendesaknya untuk tidak mendengarkan “pihak lawan”, termasuk seorang komandan militer Thailand terkemuka di perbatasan.
Tak lama setelah kebocoran, mitra koalisi utama, Partai Bhumjaithai, mengundurkan diri dari aliansi pemerintah, mengancam kepemimpinan Paetongtarn.
Tapi pada hari Minggu, pemimpin Thailand itu mengatakan semua mitra koalisi berjanji mendukung pemerintahannya, yang katanya akan berupaya menjaga stabilitas politik untuk mengatasi ancaman keamanan nasional.
Usai pertemuan dengan mitra koalisi, ia berkata, “Negara harus maju. Thailand harus bersatu dan mendorong kebijakan untuk menyelesaikan masalah rakyat.”
Meski begitu, unjuk rasa telah dijadwalkan pada 28 Juni untuk menuntut Paetongtarn, putri mantan PM berpengaruh Thaksin Shinawatra, mengundurkan diri.