Pangkalpinang, Bangka Belitung (ANTARA) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah diperlukan hampir 65 persen masyarakat Indonesia karena manfaat gizi dan ekonominya, menurut Sony Sanjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Berdasarkan survei, sekitar 65 persen orang Indonesia memerlukan program MBG,” kata Sanjaya dalam rapat koordinasi program MBG di sini pada Jumat.
Angka ini sejalan dengan tujuan utama program untuk membentuk generasi muda yang sehat dan berkualitas, sekaligus ikut berkontribusi pada perekonomian nasional melalui pembangunan daerah.
Sanjaya menyatakan bahwa untuk menjamin makanan yang bergizi dan berkualitas bagi anak sekolah, BGN akan mengambil langkah pencegahan terhadap kesalahan pelaksanaan, termasuk menunda operasi dapur MBG, yang secara resmi disebut Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jika diperlukan.
“Kami memantau SPPG, dan kami akan menghentikan sementara operasinya jika ditemukan kesalahan,” ujarnya.
Wakil kepala badan itu menjelaskan kesalahan prosedur yang mungkin terjadi di SPPG, seperti menyimpan makanan terlalu lama sebelum disajikan di sekolah dan tidak memenuhi spesifikasi dapur yang disyaratkan.
Dapur MBG seharusnya tidak menyiapkan makanan jam 5 sore dan menyajikannya ke anak sekolah jam 8 pagi keesokan harinya, karena hal itu merupakan pelanggaran prosedur menurut peraturan BGN, jelasnya.
Sementara itu, SPPG yang dihentikan sementara diberi kesempatan untuk memperbaiki layanan dan memenuhi persyaratan fasilitas sebelum BGN mengizinkan mereka kembali melayani anak sekolah.
“Mari kita implementasikan program MBG secara optimal untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi daerah,” pungkas Sanjaya.
Berita terkait: Menteri desak SPPG gunakan bahan pangan lokal untuk dukung ekonomi desa
Berita terkait: Indonesia sertifikasi 13.576 dapur MBG, targetkan selesai Agustus
Berita terkait: Program makan gratis berdayakan komunitas akar rumput: Menteri
Penerjemah: Aprionis, Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026