Jakarta (ANTARA) – Indonesia sedang mempersiapkan delegasi tripartit untuk Konferensi Buruh Internasional ke-114 di Jenewa pada bulan Juni, dengan tujuan menyatukan posisi terkait masalah ketenagakerjaan, mulai dari pekerjaan digital hingga standar global.
Seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan persiapan ini memberi kesempatan untuk menyelaraskan posisi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha sebelum pertemuan berlangsung.
“Partisipasi Indonesia di ILC ke-114 memiliki kepentingan strategis yang lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” kata Putri dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Pertemuan persiapan yang diadakan awal pekan ini di Jakarta melibatkan perwakilan dari instansi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha yang akan menjadi bagian dari delegasi.
Menurut Putri, keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, memengaruhi standar buruh global, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, serta merespons transformasi tempat kerja yang didorong oleh digitalisasi dan kecerdasan buatan.
“Keterlibatan aktif Indonesia dalam menetapkan standar global akan menentukan daya saing tenaga kerja dan kesiapan ekonomi di masa depan,” ujarnya.
Delegasi yang dipimpin Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ini akan mencakup perwakilan dari Badan pemerintah, serikat pekerja, dan kelompok pengusaha.
Putri mengatakan struktur tripartit ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap dialog sosial yang inklusif dan pengembangan kebijakan buruh yang adil serta adaptif.
Agenda konferensi tahun ini dibagi menjadi diskusi permanen dan teknis.
Agenda permanen meliputi laporan dari badan pimpinan, pembahasan anggaran, tinjauan implementasi konvensi buruh, serta Komite Penerapan Standar.
Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang ditinjau dalam agenda komite standar, menandakan tidak adanya masalah internasional terkait kepatuhan terhadap konvensi buruh.
Diskusi teknis akan membahas standar buruh untuk ekonomi platform, kesetaraan gender, serta dialog sosial dan tripartisme.