Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo mengingatkan para penyelenggara pemilu 2024 untuk menghindari kesalahan teknis yang dapat memiliki implikasi politik yang mengganggu situasi kondusif negara.
Widodo menyampaikan pernyataan tersebut pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 untuk Kesiapan Pemilu Umum 2024 yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Sabtu (tanggal).
Acara ini dihadiri oleh 6.183 peserta yang merupakan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia.
“Kita harus berhati-hati terhadap hal-hal kecil ini karena kesalahan teknis dapat memiliki implikasi politik,” katanya.
Kepala negara menekankan perlunya semua penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi tantangan era digital dan menghalangi pelayanan buruk yang dapat merugikan legitimasi hasil pemilu.
“Pastikan keandalan sistem informasi pemilu dan perangkat pendukung berfungsi dengan baik. Mereka harus transparan dan terbuka, dan jangan biarkan terjadi peretasan. Berhati-hatilah tentang hal ini,” katanya.
Widodo menyatakan bahwa pemilu 2024 diamanatkan oleh undang-undang yang memiliki tantangan yang sangat kompleks, dan harus dilaksanakan sebaik mungkin melalui tata kelola yang baik dan kesiapan petugas.
Menurut Widodo, penyelenggara pemilu perlu memperhatikan ketersediaan dan distribusi logistik, termasuk kesiapan sistem dan teknologi.
“Jangan lewatkan apa pun. Tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknis,” katanya.
Ia sekali lagi mengingatkan peserta rapat tentang pentingnya menjaga netralitas petugas KPU, aparatur sipil negara (ASN), dan Tentara Nasional Indonesia-Polisi Negara (TNI-Polri) demi pemilu yang jujur dan adil.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, dan beberapa perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri rapat tersebut.