Ketua Komisi Keuangan DPR, Mukhamad Misbakhun, membela instrumen utang negara yang baru diterbitkan Indonesia dari kekhawatiran bahwa instrumen tersebut bisa memfasilitasi pencucian uang. Dia bilang, meskipun ada perlindungan hukum yang melekat pada obligasi, sistem anti pencucian uang yang ada sudah cukup untuk menyaring investor.
Mukhamad Misbakhun yang juga ketua Komisi XI DPR itu mengatakan, mekanisme kelembagaan masih efektif dalam memverifikasi pembeli Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih milik pemerintah.
“Kami percaya penuh pada mekanisme Know Your Customer yang sudah terintegrasi dalam sistem keuangan Indonesia dan sejalan dengan standar global,” kata Misbakhun di forum Mid-Year Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.
Pernyataan ini muncul setelah semakin banyak sorotan domestik dan internasional tentang perlindungan hukum yang diberikan untuk pembeli obligasi tersebut, yang menuai kekhawatiran bahwa instrumen ini bisa jadi tempat berlindung danah ilegal.
Pengritik bilang, undang-undang terbaru membatasi pengawasan yudisial terhadap asal usul dana yang digunakan beli surat berharga ini.
Misbakhun membantah klaim bahwa obligasi ini memberikan peluang untuk kejahatan keuangan.
Dia menjelaskan, investor lembaga yang menempatkan miliaran atau triliunan rupiah di instrumen ini getol memeberikan kepatuhan ketat yang ditunjuk oleh perantara keuangan.
Katanya, pemeriksaan Know Your Customer dilakukan saat investor buka rekening di bank komersial, perusahaan surat beragun, atau manajer aset.
“Pemeriksaan kepatuhan berlangsung sacara sistematis di setiap sektor. Kami harus percaya institusi-institusi ini melakukan tungoungjawabnya dalam regulasi,” ujar dia.
Misbakhun menambahkan, perlindungan hukum pada Obligasi Patriot dan Merah Putih dimaksdukan untuk menarik investasi global.
Pasanr hutang Indonesia makin sedang ketik berhubungan dengan obligasi pemerintah Barat, sementara suku bunga HSBS yang tinggi mengarah modal pada aset dol
ar beresikon rendah. Pemerintah harus memberikan insemtif strultural yang kompetitif untuk dublik dibutuhkan investasi di surat berharga Indonesia, lanjut
Mis
Eng jawaan yang dia tutur samna penjelasan muncul lagi selum lainnya dari pemerintah
Menter kayaang Purbageya Yahsofi Sap tr a S r ed bin dah singin kan
Perund nam ngan Article L elperbagokara patil .
Meng kata _ misiny_
…
“